Sri Mulyani Klaim Omnibus Law Tangkal Gejolak Ekonomi Global
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – Pemerintah gencar melakukan sosialisasi kepada para calon investor lokal dan global, terkait upaya perbaikan regulasi dalam konteks permudahan aspek berbisnis dan berinvestasi di Tanah Air.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berharap, tahun ini akan bisa dijalani dengan lebih optimis, dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian yang ada baik dari ranah lokal maupun secara global.
"Kami benar-benar berharap tahun 2020 akan menjadi sedikit lebih optimistis seperti yang telah dinyatakan oleh banyak institusi,” kata Sri Mulyani di kantor BKPM, kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin 17 Februari 2020.
Sri Mulyani tak membantah bahwa pada kuartal IV-2019 lalu, pertumbuhan konsumsi Indonesia sedikit di bawah 5 persen dengan pertumbuhan investasi yang hanya tumbuh sebesar 4,06 persen.
"Padahal kami sebelumnya sempat mengharapkan pertumbuhan investasi itu bisa mencapai 6 persen," kata Sri Mulyani.
Karenanya, meskipun mengaku optimis bahwa prospek ekonomi di awal 2020 ini akan semakin membaik, Sri Mulyani mengaku tak akan lengah dengan adanya sejumlah hal yang berpotensi menjadi tantangan selanjutnya di tahun ini.
Hal itu termasuk kasus merebaknya wabah virus corona, yang hingga saat ini masih berupaya ditangani oleh warga dunia khususnya oleh pemerintah China.
Hal itu diakui Sri Mulyani merupakan salah satu masalah, yang bisa menjadi penyebab dari meningkatnya aspek ketidakpastian global di awal 2020 ini.
Oleh sebab itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah telah optimis bahwa penerbitan Omnibus Law, baik untuk sektor perpajakan maupun sektor lapangan kerja, nantinya akan mampu menjadi penghalau bagi segala macam dampak dari ketidakpastian global.
"Upaya pemerintah dengan menerbitkan Omnibus Law Perpajakan dan Omnibus Law Cipta Kerja kami harap mampu menangkal ketidakpastian tersebut," ujarnya.
Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik
Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu.
