Indonesia Prakarsai Pertemuan Khusus Palestina dengan DK PBB
- PTRI New York
VIVA – Pemerintah Indonesia berhasil mendorong digelarnya pertemuan khusus di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, untuk mendengarkan langsung pernyataan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Kedatangan Abbas di DK PBB adalah untuk menanggapi usulan perdamaian Timur Tengah yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Kami meminta pertemuan ini karena perkembangan terkini di kawasan Timur Tengah, yang dapat menimbulkan keprihatinan banyak pihak dan mempengaruhi stabilitas kawasan serta belahan dunia lainnya," kata Wakil Tetap RI untuk PBB, Dian Triansyah Djani.
Langkah Indonesia, yang dilakukan bersama dengan Tunisia, merupakan pelaksanaan terhadap keputusan pertemuan tingkat Menteri Liga Arab dan Organisasi Kerja sama Islam, minggu lalu.
Pada pertemuan yang digelar di New York tersebut, Indonesia kembali menyampaikan dukungan penuh Indonesia kepada Palestina. RI juga mengingatkan kembali peran PBB, terutama Dewan Keamanan, untuk melakukan hal yang benar dan adil bagi rakyat Palestina.
"Saya menyampaikan kembali solidaritas dan dukungan penuh pemerintah dan bangsa Indonesia terhadap perjuangan Palestina", kata Triansyah kepada Presiden Palestina di pertemuan.
Indonesia menegaskan posisi Indonesia yang konsisten dan jelas dalam perjuangan kemerdekaan Palestina, yang mengakar pada amanat konstitusi. Selain itu, RI juga menyuarakan konstitensi dalam mendukung penyelesaian solusi dua negara dan mengecam berbagai tindakan Israel yang terus menduduki wilayah Palestina.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak dengan tegas proposal perdamaian Timur Tengah yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, Abbas mengatakan proposal tersebut tidak akan membawa perdamaian atau stabilitas terhadap Palestina.
"Saya datang kepada Anda hari ini untuk menegaskan kembali posisi Palestina yang menolak proposal Israel-Amerika," kata Abbas dalam pidatonya. Dia menyebut sikap ini juga telah didukung oleh Liga Arab, Organisasi Kerjasama Islam dan African Union.
Abbas meminta Trump untuk kembali kepada perundingan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa, yang menyerukan solusi dua negara berdasarkan perbatasan pra-1967. Dia juga mendesak DK PBB untuk mengadakan konferensi internasional, untuk mencari penyelesaian bagi konflik yang telah berlangsung lama tersebut.
Di bawah proposal tersebut, Palestina akan memiliki bagian-bagian di Tepi Barat dan Gaza untuk negara mereka dan ibu kota baru di Abu Dis, di pinggiran luar Yerusalem. Padahal, otoritas Palestina menginginkan Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki, menjadi bagian dari negara mereka.
Proposal itu juga dibuat tanpa masukan dari Palestina, yang memutuskan hubungan dengan pemerintahan Trump setelah secara kontroversial mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017 lalu.
Satu Tahun Sejak Kudeta Myanmar, DK PBB Dukung 'Kehendak Rakyat'
Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus diberlakukan oleh militer di Myanmar.
