Presiden Palestina Tolak Proposal Perdamaian Versi Trump
- VIVA/Yanri Subekti
VIVA – Presiden Palestina Mahmoud Abbas menolak dengan tegas proposal perdamaian Timur Tengah yang diprakarsai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, Abbas mengatakan proposal tersebut tidak akan membawa perdamaian atau stabilitas terhadap Palestina.
"Saya datang kepada Anda hari ini untuk menegaskan kembali posisi Palestina yang menolak proposal Israel-Amerika," kata Abbas dalam pidatonya. Dia menyebut sikap ini juga telah didukung oleh Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, dan African Union.
Abbas meminta Trump untuk kembali kepada perundingan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa, yang menyerukan solusi dua negara berdasarkan perbatasan pra-1967. Dia juga mendesak DK PBB untuk mengadakan konferensi internasional, untuk mencari penyelesaian bagi konflik yang telah berlangsung lama tersebut.
Selain itu, Abbas mengatakan, penolakan terhadap proposal, yang dibacakan Trump bersama dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir bulan lalu, adalah hasil dari langkah-langkah sepihak yang melanggar legitimasi internasional dan inisiatif perdamaian Arab.
"Proposal itu membatalkan legitimasi hak-hak Palestina, hak kami untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan dan kemerdekaan di negara kami sendiri," ungkap Abbas, dikutip Al Jazeera, Rabu 12 Februari 2020.
Di bawah proposal tersebut, Palestina akan memiliki bagian-bagian di Tepi Barat dan Gaza untuk negara mereka dan ibu kota baru di Abu Dis, di pinggiran luar Yerusalem. Padahal, otoritas Palestina menginginkan Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki, menjadi bagian dari negara mereka.
Proposal itu juga dibuat tanpa masukan dari Palestina, yang memutuskan hubungan dengan pemerintahan Trump setelah secara kontroversial mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada akhir 2017.Â
Vatikan soal Relokasi Warga Palestina: Mereka Harus Tetap Tinggal di Tanahnya
Sekretaris negara Takhta Suci (Vatikan), mengatakan pada Kamis, 13 Februari 2025, bahwa penduduk Palestina harus tetap tinggal di tanahnya.
