Wapres Ma'ruf Pede Kemiskinan RI Turun ke 6,5 Persen pada 2024

Wakil Presiden Ma'ruf Amin rapat soal kemiskinan di Kantor TNP2K.
Sumber :
  • VIVAnews/Reza Fajri

VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 11 Februari 2020..

Ombudsman Usul Bansos Tak Boleh Lagi Berbentuk Beras atau Uang 

Rapat membahas strategi pengurangan tingkat kemiskinan dan penurunan gizi buruk atau stunting pasca ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. 

Dalam RPJMN ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen (target moderat) hingga 6,5 persen (target optimis) pada akhir 2024.

BNN Sebut Bandar Jadikan Kemiskinan sebagai Alat Rayu ke Masyarakat agar Mau Edarkan Narkoba

"Saya meminta kepada para Menko dan Menteri terkait lainnya agar senantiasa bekerja keras, inovatif serta memantapkan koordinasi memastikan tercapainya target pengurangan tingkat kemiskinan pada akhir 2024," kata Ma'ruf.

Wapres juga meminta agar Sekretariat TNP2K ini dirancang sebagai unit dukungan kebijakan untuk membantu tugas kementerian dan lembaga yang menjadi anggota TNP2K.

Ketua Umum Kadin Optimis Prabowo-Gibran Hilangkan Angka Kemiskinan

"Untuk itu, saya minta kepada Menko maupun para Menteri untuk tidak segan memanfaatkan sekretariat ini untuk mendukung tugas yang dijalankan," ucap sang Wapres.

Berdasarkan laporan, perkiraan jumlah penduduk miskin pada akhir 2024 ditargetkan berada pada kisaran 18,34 juta sampai 19,75 juta. Ini berarti diperlukan penurunan jumlah penduduk miskin antara 5,04 sampai 6,45 juta dalam kurun waktu 2020 sampai 2024.

Sejumlah tantangan disebut harus dihadapi dalam mencapai target pengurangan tingkat kemiskinan itu. Salah satunya adalah besarnya anggaran bantuan sosial dan subsidi yang tidak bersasaran, sementara anggaran bantuan sosial yang bersasaran relatif masih rendah atau berkisar 0,59 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara mengenai upaya percepatan penurunan prevalensi anak kerdil (stunting), Ma'ruf mengingatkan bahwa itu adalah prioritas pemerintah. Meski telah terjadi penurunan dari 30,8 persen pada 2018 dan menjadi 27,67 persen pada 2019, angka prevalensi stunting dilaporkan masih cukup tinggi.

Hal itu karena diketahui hampir satu dari tiga balita Indonesia mengalami stunting. Pemerintah sendiri sepakat telah menetapkan target penurunan stunting yang cukup ambisius sampai pada angka 14 persen pada akhir 2024.

"Ke depan saya akan secara rutin mengadakan rapat tingkat menteri semacam ini untuk memastikan koordinasi kita terus berjalan baik," kata Wapres Ma'ruf.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya