Polemik Pemulangan WNI eks-ISIS dan Kekhawatiran Virus Baru Terorisme

Di tengah ketidakpastian terkait repatriasi WNI-eks ISIS, muncul kekhawatiran bahwa pemulangan mereka akan membawa `virus terorisme` baru ke Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD pada Rabu (05/02) dan diamini mantan pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas.

"Kita tahu mereka itu, mau WNI atau WNA, semua berbahaya. Nah, sekarang kalau kita tidak berhati-hati dalam menghadapi `virus` ini, akan sangat berbahaya. Jangan dianggap enteng," ujar Nasir.

Di sisi lain, sejumlah pakar terorisme mengatakan hal sebaliknya, seperti Sidney Jones yang mengatakan .

Sementara, pendiri Institute for International Peace Building, Noor Huda, mengatakan pemerintah bisa mempertimbangkan untuk ` keep the enemy even closer ` (lebih dekat dengan musuh).

Dengan mendata para WNI di sana, pemerintah dapat mengetahui kantong-kantong terorisme di Indonesia. Hal itu, ujarnya, bisa membantu pemerintah `mengalahkan gerakan terorisme`.

"Tanpa memahami mereka, kita tidak tahu kantong-kantong mereka. Mereka nggak muncul tiba-tiba. Mereka produk dari sebuah kelompok masyarakat tertentu," ujarnya.

"Ini kesempatan emas untuk once for all beat this movement ," ujar Noor.

Pemerintah akan melakukan rapat terbatas untuk memutuskan apakah WNI eks-ISIS akan dipulangkan atau tidak.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan, pemerintah mungkin akan mendapatkan keputusan di bulan Mei atau Juni.

Virus Terorisme Baru

Noor Huda tidak memungkiri akan ada potensi penyebaran virus terorisme baru melalui kepulangan mereka.

"Mereka balik akan membawa virus baru, itu pasti," ujarnya.

Ia merujuk pada kejadian di tahun 1980-an, di mana sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi Darul Islam (DI) dan pecahannya pergi ke Afghanistan.

Sebelumnya, kata Noor, mereka adalah `pemain lokal` yang menyerang polisi dan menentang Pancasila.

"Tapi ketika mereka ke Afghanistan, dan kemudian bermetamorfosa menjadi Al-Qaida, yang diserang kepentingan barat dan keahlian mereka jadi lebih OK," ujarnya.

Keluarga WNI yang pernah bergabung dengan ISIS di Suriah akhirnya dipulangkan pada 2017 lalu. - AFP

Selain itu, Noor melihat pemerintah masih pontang-panting menangani napi terorisme yang ada di Indonesia.

Saat ini, mereka tersebar di belasan penjara di Indonesia, dan menurut Noor, BNPT memiliki keterbatasan dalam melakukan penilaian dan pengawasan terhadap mereka.

Belum lagi, kata Noor, banyak penjara di Indonesia yang melebihi kapasitasnya.

"Secara kemampuan lokal, kita masih ngos-ngosan, apalagi di tambah 600 (eks-WNI) itu."

Hal ini, ujar Noor, harus dipertimbangkan pemerintah sebelum memutuskan apakah mereka akan mengembalikan para WNI itu.

Haruskah anak-anak jadi prioritas?

Menurut Noor, yang harus jadi prioritas pemulangan adalah korban, yakni anak-anak.

"Kalau perempuan belum tentu mereka korban. Tapi anak, kalau anaknya umurnya setahun, misalnya, dan ibunya dipisahkan, ini psikologisnya gimana? Ini memang permasalahan super kompleks," kata Noor.

Ia menambahkan, memilih WNI prioritas bisa jadi tidak mudah.

"Kalau pilih-pilih begitu (siapa WNI yang akan direpatriasi), Rojava (tempat sejumlah WNI eks-ISIS bernaung), juga nggak mau. Enak aja cherry-picking ," ujarnya.

Sementara itu, ia sepakat dengan pengamat teroris Sidney Jones bahwa

Sejumlah terduga petempur ISIS ditangkap di Suriah awal tahun ini. - Getty Images

Hal itu, katanya terlihat dari gerakan terorisme di Indonesia sekarang.

"Ini bisnis yang belum selesai, dari kakek-kakek mereka di Darul Islam, yang bermetamorfosis menjadi Jemaah Islamiyah, lalu Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Rata-rata generasi kedua dan ketiga yang meneruskan `perjuangan`," ujarnya.

Di sisi lain, pengamat terorisme, yang juga mantan pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas, mengatakan baik anak-anak maupun orang dewasa telah terpapar radikalisme ketika mereka pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Keadaan anak-anak di sana, kata Nasir, tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak di Indonesia.

"Di sini saja (Indonesia) sudah ada penyebaran paham dari tingkat dasar. Apa lagi di sana?" ujarnya.

Seorang anak dipotret usai ISIS kehilangan benteng terakhirnya. - Getty Images

Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal (Pol) Hamli mengatakan pemerintah belum memutuskan apakah mereka akan memprioritaskan pengembalian anak-anak.

"Koordinasi antar lembaga yang diperlukan. Indentifikasi harus jelas berapa anak-anak, orang tua, perempuan, dan laki-laki," katanya.

`Kucing atau macan`?

Menurut Nasir, jika pemerintah memutuskan mengembalikan para WNI, proses deradikalisasi harusnya dilakukan di tempat pengungsian, sebelum mereka tiba di Indonesia.

"Deradikalisasi sebaiknya tidak dibatasi di Indonesia. Sebaiknya, apapun kegiatannya, assesment, workshop, atau pencerahan, sebaiknya dilakukan di tempat pengungsian mereka," kata Nasir.

"Baru kita dapat bedakan yang murni bertobat, insaf, minta maaf ke pemerintah dan siapa yang masih keras. Sebaiknya tidak bisa dipukul rata," ujarnya.

Sebelumnya di tahun 2017, belasan WNI yang pergi ke Suriah karena ingin bergabung dengan ISIS dideportasi ke Indonesia. - Reuters

Sementara, menurut peneliti Noor Huda, pemerintah harus mengkaji dengan jelas WNI-eks ISIS yang ada beserta paham mereka.

"Yang penting assessment harus jelas, mana yang harus di bawa ke Densus, mana yang harus dibawa ke BNPT, atau ke (rehabilitasi) di Kementerian Sosial," ujarnya.

Ia mengatakan proses kajian ini akan memakan waktu yang lama.

"Kita ingin tahu persis mana yang `kucing`, mana yang `macan`? Mereka juga harus dikaji ideologinya seperti apa," ujar Noor.

Pemerintah, kata Noor, juga harus mempertimbangkan tempat para eks-ISIS akan ditampung juga dampak sosial dari kepulangan mereka.

`Masih ada yang radikal`

Sebelumnya di tahun 2017, belasan WNI yang pergi ke Suriah karena ingin bergabung dengan ISIS

Direktur Pencegahan BNPT, Brigadir Jenderal (Pol) Hamli mengatakan proses deradikalisasi terhadap mereka masih berjalan.

Hal itu akan menjadi bahan masukan untuk memutuskan apakah ratusan WNI yang masih ada di Suriah sekarang akan dipulangkan.

Sementara, mantan pimpinan Jamaah Islamiyah, Nasir Abbas, meragukan efektivitas program deradikalisasi itu.

"(Orang-orang yang kembali ke Indonesia) itu masih ada yang `keras`. Kita nggak punya mekanisme memaksa mereka ikut program deradikalisasi. Mereka bisa menolak ikut," ujarnya.

"Kalau (program deradikalisasi) berhasil, kenapa WNI tidak terus dibawa ke sini?"

Sementara, Hamli melihat sejauh ini program deradikalisasi berjalan cukup baik.

"Alhamdulillah, kami melihat perkembangannya."