Siapkah Indonesia Hadapi Ancaman Epidemi Global?

Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menolak disalahkan.

Ia mengatakan pemerintah semestinya mengobservasi para WNI dari Wuhan di KRI Semarang, kapal perang khusus medis milik TNI AL.

Adapun tuntutan warga Natuna lainnya menyoal tentang posko layanan medis darurat dan dokter psikiater bagi masyarakat.

Hamid akhirnya bertemu dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan Menko Polhukam, Mahfud MD, di kantor Kemenkopohukam di Jakarta pada Selasa (04/02).

Seusai rapat, Mahfud mengakui terjadinya kelalaian komunikasi di tengah hiruk-pikuk perkembangan situasi.

"Terjadi semacam, bukan miskomunikasi ya [tetapi], keterlambatan informasi karena perkembangan berlangsung begitu cepat, sehingga pemerintah begitu mendapat green light untuk memulangkan saudara-saudara kita, WNI dari Wuhan, RRT itu langsung bekerja cepat dan memutuskan mengambil tempat di Natuna yang dianggap tempat paling mudah, paling aman dan paling dekat dengan instalasi militer untuk dilakukan sesuatu dengan cepat," kata Mahfud.

"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat, dan itu juga dimaklumi karena, itu bisa diikuti dari semua media massa, bahwa perkembangannya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud usai rapat.

`Menjamin kesehatan`

Sementara itu, sebagai upaya menenangkan warga, Menkes Terawan juga meyakinkan bahwa WNI yang pulang dari Wuhan itu sehat, bahkan secara tegas menjamin bahwa langkah untuk manjalankan karantina di Natuna tidak akan membahayakan warga setempat.