Pencairan KPR Subsidi BTN Tercatat Senilai Rp111 Triliun
- Dokumentasi BTN.
VIVA – PT Bank Tabungan Negara Tbk, mencatat hingga saat ini sudah mencarikan Kredit Pemilikan Rumah atau KPR Subsidi senilai Rp111 triliun. Jumlah tersebut akan terus bertambah, seiring dengan pelaksanaan program sejuta rumah pemerintah.
Direktur Utama BTN, Pahala N. Mansury menegaskan, pihaknya akan meningkatkan pembiayaan pada sektor perumahan, seiring fokus bisnis perseroan pada penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan kebutuhan perumahan bisa terwujud.
"Sampai saat ini, lebih dari Rp195 triliun KPR yang dimiliki Bank BTN, sekitar Rp111 triliun bersubsidi dan sisanya non subsisi," ujar Pahala dikutip dari keterangannya, Senin 3 Februari 2020.
Menurut Pahala, kepemilikan rumah merupakan salah satu bentuk peningkatan nilai aset yang dimiliki masyarakat. Dengan demikian, kualitas hidupnya akan meningkat, apalagi di masa depan nilainya bisa berlipat-lipat.
"Pendapatan yang mereka miliki, bukan hanya digunakan untuk kebutuhan yang konsumstif saja, namun betul-betul bisa diinvestasikan, bisa juga ditabung dan sebagian juga untuk bisa memiliki aset yang nilainya berlipat-lipat di masa datang," ujarnya.
Karena itu, dia mendorong masyarakat untuk menabung dan kemudian mereka membeli rumah dengan bank sebagai pendamping.
"Gerakan seperti ayo membeli rumah dengan menabung di Bank Tabungan (Negara), menurut saya perlu dilakukan,"katanya.
Di sisi lain, Pahala menegaskan, kualitas pengembang atau developer juga menjadi perhatian pihaknya. Agar, para pengguna yang menggunakan rumah subsidi yang dibiayai perseroan betul-betul bisa memberikan manfaat yang baik dan optimal.
"Kita berharap, developer yang memperoleh pendanaan dari BTN betul-betul berkinerja baik, NPL-nya juga rendah dan juga kualitas bangunan atau huniannya baik serta fasilitas umumnya menunjang, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi para warganya," tegas Pahala.
PPN Mau Naik 12 Persen, Masyarakat Bakal Sulit Punya Rumah
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menolak rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.
