Berkaca dari Jiwasraya, DPR Ingatkan Taspen Hindari Skema Ponzi
- vivanews/Andry
VIVA – Persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp13,7 triliun, membuat sejumlah BUMN asuransi juga dibuka. PT Taspen yang mengelola dana pensiun ratusan triliun, juga diingatkan bahaya kejadian serupa.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, ada kekhawatiran munculnya potensi masalah besar PT Taspen dalam mengelola dana pensiunan Aparatur Sipil Negara.
Hal itu yang ia lihat, mengingat perusahaan tersebut sudah menggunakan layaknya skema ponzi, atau sistem gali lubang tutup lubang.
"Saya mengingatkan agar Taspen menyampaikan peringatan kepada Pemerintah soal kondisi ini, bahwa ini seperti skema ponzi berjalan. Ini sudah tidak ideal. Harus disampaikan dan dicari solusinya oleh pemerintah sejak dini," kata Misbakhun, dalam keterangan persnya dikutip Jumat 31 Januari 2020.
Dia menjelaskan, dana hari tua yang dikelola mencapai Rp103 triliun. Dana tersebut dikelola, hingga menghasilkan keuntungan sebesar Rp9,1 triliun. Tetapi lanjut Misbakhun, meski investasi yang dilakukan terbilang cukup baik tetapi ada pembayaran klaim yang mencapai Rp12,3 triliun.
Dengan angka itu, jelas anggota Fraksi Golkar itu, maka ada sekitar Rp2-3 triliun defisit yang dihasilkan. Sehingga Misbakhun khawatir, untuk menutupi itu maka diambil dari setoran peserta baru, atau skema ponzi tersebut.
"Kecurigaan saya menggunakan skema ponzi. Karena investasinya tidak bisa menutupi apa yang menjadi beban klaim. Jadi menutupi sebagian itu dari premi yang dibayarkan. Makanya skema pensiun ini harus diperbaiki," jelasnya.
Ia mengingatkan, jika model seperti ini terus dipertahankan, bisa berbahaya. Ia khawatir, akan ada bom waktu yang mengakibatkan gagal bayar juga. Seperti jika dalam bersamaan, ada banyak sekali pegawai ASN yang pensiun dalam jangka waktu yang bersamaan.
"Ini potensial menjadi masalah ketika nanti suatu saat Indonesia semakin aging. Penduduk Indonesia makin aging, skema ponzi akan makin besar dan berbahaya. Saya tidak mau menyalahkan manajemen. Tetapi model bisnisnya yang harus diperbaiki," jelasnya.
Budi Gunawan Ingatkan Sanksi Pidana Bagi Aparat yang Tak Netral di Pilkada
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitas di Pilkada 2024.
