Pesan ke Pegawai KKP, Edhy Prabowo: Berani Kritik Menteri Naik Jabatan
- VIVAnews/Satria Zulfikar
VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengukuhkan kepengurusan Asosiasi Kepala Dinas Perikanan Seluruh Indonesia (Akuikansi) di Palembang, Sumatera Selatan.
Pada kesempatan itu Edhy mengajak seluruh peserta Rapat Kerja Teknis atau Rakernis yang terdiri dari Bupati dan Wali Kota serta jajaran KKP untuk berani mengutarakan apa pun untuk perbaikan di bidang kelautan dan perikanan.
"Di KKP kami berlakukan, siapa yang berani kritik menteri naik jabatan," kata Edhy melalui siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Selasa 28 Januari 2020.
Mantan Ketua Komisi IV DPR RI ini menjelaskan sebab secara prinsip dalam sebuah organisasi modern keterbukaan adalah hal yang utama. Termasuk dalam menyampaikan sebuah kritik.
Edhy menambahkan ketimbang menyampaikan protes melalui media sosial atau melalui surat kaleng, alangkah lebih baiknya jika kritik itu disampaikan dalam forum terbuka seperti Rakernis ini.
Atas dasar itu, Ia berharap, Rakernis yang akan berlangsung dari 27 sampai 30 Januari itu dapat menghasilkan keputusan konkret di bidang budidaya perikanan. Karena perikanan adalah milik semua, dari kabupaten hingga pusat.
"Tidak ada yang paling kuat di sini. Mari kita bersatu membangun sektor ini. Sektor yang paling mudah ditingkatkan," tegasnya.
Edhy mengungkapkan Presiden Joko Widodo pun, hanya meminta dirinya untuk fokus dalam satu sektor yaitu budidaya udang. Padahal dalam rapat terbatas, Ia telah mempresentasikan sedikitnya 15 program kelautan dan perikanan, seperti penyederhanaan birokrasi, SDM, vokasi, produksi, penyederhanaan izin di perikanan tangkap, menghitung ulang kapasitas kapal-kapal tangkap, juga menghitung kembali kapal angkut.
"Pak Presiden hanya minta satu saja yang harus dibuktikan. Saya minta (budidaya) udang dihidupkan," ungkapnya.
Berdasarkan permintaan presiden itu Edhy meminta semua pihak dari pusat sampai daerah untuk bahu membahu merealisasikan arahan Presiden ini. Sebab Ia yakin KKP tidak bisa maksimal bekerja tanpa melibatkan kabupaten, kota dan provinsi.
"Ini tantangan besar. Saya harap Rakernis ini menghasilkan terobosan," katanya.
