Honorer Masih Boleh Kerja di Pemerintahan, Maksimal Lima Tahun Lagi
- ANTARA FOTO/Irfan Anshori
VIVA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) masih memperbolehkan tenaga-tenaga honorer yang telah direkrut oleh pemerintah pusat maupun desa untuk bekerja selama masa transisi lima tahun atau hingga 2023. Gajinya pun ditetapkan sesuai Upah Minimum Regional (UMR).
Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja menjelaskan, hal itu sesuai dengan kesepakatan rapat kerja antara Kementerian PAN-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan DPR RI Komisi II pada 20 Januari 2020 lalu. Selain itu juga ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018.
Dalam aturan itu, kata dia, pada pasal 99 nya disebutkan bahwa pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang biasa disebut honorer, masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun. Masa tersebut merupakan masa transisi untuk pembersihan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.
"Di dalam kesepakatan DPR tadi disebutkan bahwa mereka diberi kesempatan sepanjang dibutuhkan instansi pemerintahannya dan diberikan gaji sesuai UMR wilayahnya," tegas dia di kantornya, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
Diapun menegaskan, sumber anggaran untuk menggaji mereka adalah sesuai dengan yang melakukan perekrutan. Sehingga, apabila yang merekrut adalah pemerintahan daerah, maka gaji mereka ditanggung oleh pemerintahan daerah tersebut dengan memanfaatkan anggaran pemda atau Anggaran Pendatapan dan Belanja Daerah (APBD).
"Pertama dalam transisi ini mereka tetap sepanjang dibutuhkan orang tetap kerja dan diserahkan ke pemda tapi harus diberikan UMR sesuai wilayahnya. Ya semua dari sana (APBD), karena kan mulainya dari sana," tegas dia.
Sebagai informasi, dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor Lima Tahun 2014, memang istilah tenaga honorer tidak dikenal sebagai ASN. ASN hany berlaku bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Istilah tenaga honorer ini rancu setiap kita angkat, disebutnya honorer padahal kita sudah kelompokan, sepanjang dia tenaga ahli, petugas kebersihan itu ada kelompok-kelompoknya," tegas Setiawan
Rekomendasi Rakernas, PDIP Desak Pemerintah Segera Selesaikan Masalah Tenaga Honorer
PDIP juga memberikan apresiasi kepada penegak hukum dalam mencegah dan memberantas korupsi.
