Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg Harus Dilakukan Secara Adil
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Pemerintah berencana mencabut subsidi elpiji 3 kilogram. Pemberian subsidi elpiji akan diubah dari yang saat ini dilakukan secara terbuka menjadi tertutup.
Subsidi elpiji akan diberikan kepada masyarakat miskin yang berhak menerima dalam bentuk dana tunai yang ditransfer ke rekening masyarakat yang sudah didaftar.
Menyoroti rencana tersebut, Pengamat Energi, Sofyano Zakaria, mengungkapkan subsidi tertutup elpiji 3 kg sudah pernah dilakukan di Malang, Bali, Tarakan, Batam, Gunung Kidul. Namun tidak diketahui keberhasilannya dan hingga saat ini distribusi masih dijalankan secara terbuka seperti di daerah lainnya.
"Harusnya rencana program distribusi tertutup direncanakan dan dipersiapkan secermat mungkin, sehingga tidak hanya menjadi uji coba, serta tidak buru-buru disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, karena ini bisa menimbulkan “panic buying” yang akhirnya akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah," kata Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik itu seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin 20 Januari 2020.
Menurutnya distribusi elpiji 3 kg tidak bisa dikatakan tidak tepat sasaran, karena tidak ada peraturan pemerintah yang tegas dan jelas terkait siapa pengguna yang berhak atas elpiji 3 kg juga tidak ada sanksi hukum terhadap pelanggarannya.
Dikatakannya, melakukan distribusi tertutup dan mengalihkan subsidi kepada orang langsung untuk tujuan mengurangi beban pemerintah atas subsidi pada dasarnya harusnya dilakukan secara adil. Karena pemerintah tidak melakukan hal yang sama misalnya terhadap bbm solar subsidi yang ternyata nyaris bisa dibeli bebas oleh siapapun dan nyaris tak dikoreksi naik harga jualnya.
"Jika pemerintah yakin bisa mengalihkan subsidi elpiji kepada orang langsung, maka harusnya ini juga bisa dilakukan kepada solar subsidi, yang pada nyatanya pembeli dan penggunanya adalah kendaraan berbahan bakar solar, dan hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat," ujarnya.
Sofyano mengungkapkan, terus membengkaknya subsidi elpiji tidak semata disebabkan oleh pengguna tak tepat sasaran, tapi juga bisa disebabkan naiknya harga elpiji dunia, dan tak pernah dikoreksi naiknya Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji sejak program konversi minyak tanah ke elpiji dijalankan. Dari sejak tahun 2007 Pemerintah mematok HET sebesar Rp.4.250 per kg.
Elpiji satu harga
Jika pemerintah berani mengoreksi HET elpiji 3 kg menjadi bertambah sebesar Rp5.000 per kg atau menjadi sekitar Rp25.000 per tabung , maka pemerintah berpotensi menghemat subsidi sekitar Rp34,5 triliun jika kuota elpiji rata-rata 6,9 miliar kilogram per tahun.
Pada dasarnya masyarakat sudah terbiasa membeli elpiji 3 kg jauh di atas ketentuan HET bupati atau wali kota dan masyarakat nyaris tak komplain soal harga, tapi akan bereaksi keras jika elpiji langka.
"Karena itu harusnya pemerintah mengkaji hal ini. Dengan sudah terbiasanya masyarakat membeli elpiji 3 kg jauh di atas HET lewat peran pengecer harusnya ini bisa dijadikan pertimbangan untuk mengoreksi HET yang ada, namun Pemerintah harus menjamin bahwa akan terjadi elpiji satu harga di seluruh pelosok negeri," katanya.
Ditegaskannya, untuk membuat dan menjamin terwujudnya elpiji satu harga, maka peran pengecer elpiji yang ada selama ini harus ditetapkan sebagai mata rantai distribusi dengan menjadikannya sebagai sub pangkalan, dan harus ada di setiap RT, dan nantinya ini harus dibina dan diawasi penuh oleh Pemerintah Daerah.
