Tony Blair dan Bos Softbank Juga Jadi Dewan Pengarah Ibu Kota Baru RI
- Dok. Kementerian PUPR
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) telah menyatakan bersedia untuk menjadi Ketua Dewan Pengarah pembangunan Ibu Kota Baru RI. Dia akan didamping oleh dua orang anggota.
"MBZ akan menjadi ketuanya dengan dua orang anggota, yaitu Masayoshi Son dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Di atasnya ada Presiden Joko Widodo yang akan menjadi Penganggung Jawab," kata Menko Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo bertemu dengan Putra Mahkota MBZ dan Masayoshi Son, di Abu Dhabi dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa 14 Januari 2020.
Luhut mengatakan bahwa Putra Mahkota Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed mengapresiasi kepercayaan tersebut. Zayed mengatakan bahwa ini merupakan suatu penghargaan bagi dirinya bisa berperan dalam pembangunan di negara muslim terbesar.
"Dewan pengarah ini perannya nanti memberikan advice dan arahan, diharapkan juga dengan hadirnya mereka, akan menambah keyakinan para investor untuk menanamkan modal mereka di Ibu Kota Baru," jelas Luhut.
Masayoshi Son diketahui adalah salah satu orang terkaya di Jepang, pendiri SoftBank dan Chief Executive Officer dari SoftBank Mobile.
Kemudian Tony Blair, adalah mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007. Ia pernah bertugas sebagai utusan Timur Tengah untuk PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Rusia dengan salah satu tugas utamanya adalah menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Luhut juga mengatakan dalam pertemuan antara Presiden, MBZ, dan Masayoshi Son dibahas pula rencana struktur dan finalisasi Dana Abadi atau Sovereign Wealth Fund (SWF), yang akan dilakukan akhir bulan ini di Tokyo.
"Finalisasinya akan dilakukan oleh Menteri BUMN dan wakilnya, ada dari tim Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta penasehat hukum. Kami melibatkan ahli hukum karena kami berencana membuat UUnya," kata Luhut.
Dia melanjutkan, dana ini melibatkan dana dari luar negeri, sehingga auditnya pun harus dilakukan oleh badan yang kredibel. Yaitu, auditor internasional yang independen sehingga tidak merusak kepercayaan para pemilik dana.
"UEA sudah berpengalaman mengelola SWF di negara lain, seperti Mesir dan India sehingga mereka bisa mengantisipasi masalah apa saja yang biasanya yang muncul," kata Luhut.
Ia berharap, setelah finalisasi SWF bisa dimulai sekitar pertengahan tahun ini dan digunakan untuk pembangunan ibu kota baru. Pendanaan itu juga akan digunakan pada sektor lain, seperti infrastruktur dan investasi.
SWF pada intinya adalah lembaga yang bertugas untuk mengelola dana abadi yang berasal dari dana tabungan sebuah negara. Menko Luhut juga mengatakan, ia dan pemerintah akan terus mengawal ini agar sukses.
"Hal seperti ini tidak bisa berhasil jika kita tidak melakukan apa-apa. Kerja sama dengan UEA ini berhasil setelah puluhan atau ratusan kali bertelepon atau melalui pesan singkat dengan Menteri Suhail atau Putra Mahkota, atau berkali-kali saya datang langsung ke sini menemui mereka," kata dia.
"Kita harus tekun dan kerja keras. Seperti yang sudah sering saya sampaikan sebagai pejabat kita tidak bisa hanya duduk saja menunggu orang datang. Kita yang harus menjemput bolanya," tambahnya.
