Krisis Timur Tengah, Irak Mau Beli Sistem Rudal S-400 Rusia
- U-Report
VIVA – Pemerintah Irak tengah mempertimbangkan pembelian sistem rudal canggih S-400 buatan Rusia, di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat akan menghentikan dukungannya kepada Irak. Hal ini diungkapkan anggota Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Irak, Karim Elaiwi.
"Kami sedang berbicara dengan Rusia mengenai rudal S-400, namun belum ada kontrak yang ditandatangani. Kami perlu mendapatkan rudal ini, terutama setelah Amerika berkali-kali mengecewakan dengan tidak membantu kami mendapatkan senjata yang tepat," kata Elaiwi, dikutip Sputniknews, Minggu 12 Januari 2020.
Anggota lainnya dari Komite Pertahanan Parlemen Irak, Abdul Khaleq al-Azzawi, mengkonfirmasi langkah Baghdad untuk menegosiasikan pembelian sistem pertahanan udara dari Moskow.
"Kami mengizinkan Perdana Menteri untuk mendapatkan senjata pertahanan udara dari negara mana pun yang ia inginkan dan kami memberinya wewenang untuk membelanjakan uang dari negara mana pun. Dari Rusia atau siapa pun," ujar Azzawi.
Pada September 2019, outlet media Irak melaporkan bahwa pemerintah tengah berusaha membeli sistem pertahanan udara S-300 dari Rusia. Gagasan itu dipicu oleh keengganan Amerika untuk memberikan Irak persenjataan pertahanan udara modern.
Selain itu, keputusan Irak untuk mempertimbangkan pembelian S-400 datang di tengah ketegangan antara Baghdad dan Washington yang dipicu oleh serangan pesawat tak berawak AS ke Bandara Internasional Baghdad, yang menewaskan Qasem Soleimani, komandan Quds Force.
Serangan itu lalu berujung pada dikeluarkannya resolusi dari Parlemen Irak yang menyerukan kepada pemerintah untuk mengusir pasukan asing dari negara itu dan membatalkan permintaan bantuan dari koalisi pimpinan Amerika yang bekerja sama dengan Irak dalam memerangi ISIS.
AS Akan Mendukung Israel dan Pertahanannya jika Iran Balas Menyerang, Kata Juru Bicara Pentagon
Amerika Serikat memperingatkan Iran agar tidak merespons serangan balasan Israel, demikian disampaikan Pentagon, markas besar Departemen Pertahanan AS.
