Pemerintah Bidik Pertumbuhan Ekonomi 6,2 Persen di RPJMN 2020-2024
- Dok. Kementerian PPN/Bappenas
VIVA – Pemerintah membidik rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,6-6,2 persen dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Target-target yang dituangkan dalam RPJMN ini, akan diterbitkan dalam bentuk Peraturan Presiden paling lambat pada 20 Januari 2020.
Demikian diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 6 Januari 2020.
"Kita memahami keadaan dunia internasional saat ini, tetapi kita tentu harus tetap optimis dan kita mengambil di angka di antara 5,6-6,2 persen. Rata-rata, ini selama lima tahun ke depan," ujar Suharso.
Dia pun menargetkan mulai pada 2020, pemerintah setidaknya berharap bisa mencapai pertumbuhan ekonomis sebesar 5,3 persen. "Kemudian meningkat secara bertahap, sampai nanti kita harapkan atas enam persen pada 2024," ujarnya.
Dengan asumsi pertumbuhan itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan akan diturunkan dari 9,41 persen menjadi tujuh persen. Lalu, tingkat pengangguran terbuka akan diturunkan sampai 4,3 persen dari angka saat ini 5,28 persen.
"Gini rasio dari 0,382 ke 0,374. Lalu, penurunan emisi gas rumah kaca. Saya kira, Paris Agreement yang baru kita prospek di sini adalah 27,3 persen dari sebelumnya 2018, yang sebesar 22,5 persen. Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia itu diharapkan naik dari 71,39 ke 75,54," katanya.
Rancangan RPJMN 2020-2024 ini, menurutnya, disusun sedemikian rupa dengan memasukkan seluruh janji-janji Presiden yang hampir mencapai 392 visi misi. Termasuk, tujuh agenda pembangunan yang telah disampaikan Presiden sebelumnya.
"Dengan demikian, kita harapkan terjadi transformasi ekonomi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5,6-6,2 persen, dengan prasyarat atau kondisinya adalah penyederhanaan regulasi dan birokrasi," ujarnya. (asp)
Bappenas Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Pedesaan Harus Bisa Adaptif
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN/ Bappenas menyebut pentingnya pemberdayaan dan tata kelola pedesaan yang lebih adaptif dengan pengingkatan kapasitas
