Parlemen Turki Dukung Erdogan Kirim Pasukan ke Libia

Parlemen Turki telah mengesahkan undang-undang yang memberi lampu hijau bagi pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam mengerahkan pasukan militer ke Libia guna mengintervensi perang saudara di negara itu.

Parlemen Turki menyetujui UU itu pada Kamis (2/1), dengan 325 suara mendukung dan 184 suara menentang.

Turki bersekutu dengan pemerintah Libia sokongan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di Ibu kota Tripoli.

Pemerintah Liba sokongan PBB itu telah memerangi aksi pemberontakan kelompok militer di bawah pimpinan Jenderal Khalifa Haftar, yang berbasis di kawasan timur Libia.

Dalam percakapan melalui sambungan telepon dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, memperingatkan apa yang disebutnya sebagai "campur tangan asing" di Libia, kata Gedung Putih.

Mesir, yang mendukung Jenderal Haftar, mengecam keputusan parlemen Turki dengan mengatakan bahwa hal itu akan "berpengaruh negatif terhadap stabilitas di kawasan Mediterania".

Pekan lalu, Erdogan mengatakan akan meminta persetujuan parlemen untuk memberikan bantuan militer menyusul permintaan pemerintah Libia.

Presiden Turki, yang Partai AK pimpinannya menguasai parlemen, mampu mengesahkan undang-undang itu tanpa partai-partai oposisi utama yang menentangnya.

UU tersebut memungkinkan Turki menempatkan pasukan non-tempurnya, untuk bertindak sebagai penasihat dan pelatih bagi pasukan pemerintah Libia dalam memerangi pasukan Jenderal Haftar.

Namun demikian, sejumlah pakar khawatir bahwa undang-undang itu dapat memperdalam keterlibatan Turki dalam konflik dan meningkatkan ketegangan dengan sejumlah negara yang merupakan pendukung Jenderal Haftar, seperti Mesir, Yordania, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Rusia.

Bagaimanapun, Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay, mengatakan UU itu akan berlaku selama setahun, tetapi tidak memberikan rincian tentang skala potensi penempatan militer Turki di Libia.

"Kami siap. Angkatan bersenjata kami dan kementerian pertahanan kami siap," kata Oktay.

Parlemen Turki menyetujui RUU itu pada Kamis, dengan 325 suara mendukung dan 184 suara menentangnya. - Getty Images

Pasukan Jenderal Haftar telah berusaha merebut ibu kota dari Pemerintahan Kesepakatan Nasiona (GNA), yang dipimpin Perdana Menteri Fayez al-Serraj.

Turki berpendapat konflik Libia dapat mengancam kepentingannya di negara itu dan stabilitas di kawasan tersebut.

Apa yang melatari perang saudara di Libia?

Libia saat ini luluh-lantak akibat kekerasan dan perpecahan semenjak penguasa lama, Muammar Gaddafi, digulingkan dan dibunuh pada 2011.

Semenjak saat itulah, negara tersebut dilanda perang saudara tanpa otoritas yang mampu mengendalikan secara penuh.

Episode konflik terbaru dimulai pada April tahun lalu, ketika Jenderal Haftar melancarkan serangan ke Tripoli dalam upaya menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional.

Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran meningkat setelah Jendral Haftar (foto atas) mendeklarasikan apa yang disebutnya sebagai pertempuran "puncak" dan menentukan untuk merebut ibu kota. - AFP

Namun delapan bulan kemudian, pertempuran berlanjut di mana pasukan militer GNA menghadang pasukan Jendral Haftar di kawasan teluk di pinggiran Tripoli bagian selatan.

Dalam beberapa pekan terakhir, pertempuran meningkat setelah Jendral Haftar mendeklarasikan apa yang disebutnya sebagai pertempuran "puncak" dan menentukan untuk merebut ibu kota.

Jendral Haftar, yang dijuluki sebagai orang kuat di kalangan militer Libia, telah aktif berpolitik selama lebih dari empat dekade dan merupakan salah satu sekutu dekat Gadaffi hingga perselisihan di antara pada akhir 1980-an, yang memaksanya hidup di pengasingan di AS.

Apa reaksi setelah pengesahan RUU tersebut?

Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay, mengatakan pengesahan UU itu sebagai "sinyal politik" kepada pasukan Jenderal Haftar.

"Mosi pemerintah Libia penting untuk melindungi kepentingan negara kita dan demi perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu melalui cuitannya di Tweeter setelah pemungutan suara.

Sebaliknya, Mesir mengatakan UU tersebut merupakan "bentuk pelanggaran nyata" Turki atas hukum internasional.

"Mesir memperingatkan konsekuensi atas intervensi militer Turki di Libia dan menekankan bahwa intervensi itu akan membawa dampak negatif bagi stabilitas di kawasan Mediterania," sebut Kementerian Luar Negeri Mesir dalam sebuah pernyataan.

Presiden Mesir, Abdul Fattah al-Sisi, menggelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas "intervensi militer asing" di Libia.

- BBC

Sebelum RUU itu disahkan, Erdogan membahas konflik Libia dengan Presiden AS Donald Trump melalui telepon, kata kantor kepresidenan Turki.

Trump dan Erdogan "menekankan pentingnya diplomasi dalam menyelesaikan masalah-masalah regional," sebutnya.

Erdogan juga diperkirakan akan membahas Libia dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, pekan depan.

- BBC

Risiko yang ditempuh Ankara untuk semakin terlibat dalam konflik sipil di Libia dan keputusannya untuk mengerahkan pasukan militer, menandai tahap baru dari apa yang disebut sebagai internasionalisasi konflik.

Turki telah memasok berbagai kendaraan lapis baja kepada Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA) sokongan PBB di Tripoli dan juga mengoperasikan pesawat tanpa awak.

Pasukan militer Turki tampaknya akan dikerahkan dalam peran sebagai "pelatih dan penasihat". Tapi istilah ini masih sangat fleksibel.

Apabila pemerintah Tripoli tidak mampu mengendalikan situasi, maka Turki kemungkinan terpaksa mengambil alih secara langsung dalam pertempuran.

Tentara Nasional Libia (LNA) pimpinan Jenderal Khalifa Haftar didukung oleh Mesir, Yordania, dan yang terpenting adalah UEA.

Mereka telah menerima dukungan langsung di lapangan dari kontraktor setengah-resmi dari militer Rusia dan dari tentara bayaran dari Sudan dan Chad.

Turki jelas melihat Libia sebagai bagian dari strategi terpentingnya di kawasan timur Mediterania.

Baru-baru ini, Turki menandatangani perjanjian ekonomi dengan Tripoli tentang eksplorasi energi. Namun demikian tindakan Turki ini dapat membuatnya lebih terisolasi dan memicu krisis regional yang lebih luas.