Stabilisasi Harga Pangan, APPSI Usul Bangun Pasar Induk di Jatim

Senin, 23 Desember 2019 - 21:52 WIB

Oleh :

Raden Jihad Akbar

Asosiasi Pedagang Pasar bertemu dengan wagub Jatim Emil Dardak.

Sumber :

Dokumentasi APPSI.

VIVA – Pemerintah dan berbagai pihak saat ini menyoroti stabilisasi harga sembilan bahan pokok. Hal itu jadi perhatian khususnya jelang hari besar keagamaan seperti Hari Raya Natal dan libur perayaan Tahun Baru 2020.

Baca Juga :

Mengoptimalkan Bisnis dengan Jasa Maklon: Ketahui Keuntungan, Kekurangan, dan Cara Memilih Jasa Maklon yang Tepat

Hal tersebut juga menjadi pembahasan dalam pertemuan disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dan perwakilan pedagang pasar Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono di Grahadi, Surabaya, hari ini.

"Pentingnya ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjadi hal utama. Kami juga membicarakan beberapa masalah dan solusi yang dapat dihadirkan Pemprov Jatim saat ini," ungkap Ferry Juliantono dikutip dari keterangannya, Senin 23 Desember 2019.

Menurut dia, satu di antara solusi yang bakal dihadirkan adalah pembangunan Pasar Induk Jawa Timur. Infrastruktur itu memiliki peran penting untuk menjaga pasokan yang berujung pada stabilitas harga bahan pokok di Jawa Timur.

"Pak Wagub sangat antusias tentang rencana Pasar Induk tersebut. Kami berharap dapat perencanaan maupun pengelolaan Pasar Induk Jawa Timur dapat berjalan baik ke depannya," tambahnya.

Usulan pembangunan Pasar Induk disambut baik oleh Emil Dardak. Rencana tersebut katanya sejurus dengan keinginan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

"Ibu Khofifah sangat berkeinginan adanya pasar induk di Jawa Timur dan kita sudah ada alternatif tempat untuk itu," tutur Emil Dardak.

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri pula oleh Ketua APPSI Jawa Timur, H Zaini MA dan Ketua APPSI Surabaya, Kemas A Halim. Selain itu, pengurus Pusat Koperasi Pedagang Pasar (Puskoppas) Jawa Timur yang diwakili oleh HA Toni.

Forum juga membahas tentang masalah yang dialami oleh para pedagang pasar hingga solusi yang bakal dihadirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur saat ini.