Sederet PR dari Erick Thohir untuk Bos Baru PLN Zulkifli Zaini
- Fikri Halim/VIVAnews.
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, resmi menetapkan Zulkifli Zaini sebagai direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Keputusan itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham PLN di kantor Kementerian BUMN.
Usai penetapannya sebagai direktur utama, Zulkifli menuturkan beberapa pesan khusus atau pekerjaan rumah (PR) yang disampaikan Erick kepadanya sebagai pimpinan PLN. Dia menuturkan, PLN memiliki tantangan besar jangka pendek dan jangka panjang ke depan.
Sebab, PLN bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menjalankan mandat secara berkelanjutan.
"Pertama kami harus mampu mengatasi pemadaman listrik atau security off supply," kata Zulkifli di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin 23 Desember 2019.
Kedua, dia menekankan bahwa pihaknya ke depan akan memberikan tarif yang terjangkau dan berkeadilan. Lalu, ketiga adalah membuat dan menjaga keuangan PLN dengan baik.
"Jadi kami direksi atau komisaris akan mengupayakan agar keuangan PLN adalah keuangan yang sehat, neraca sehat, cash flow sehat," ujar dia.
Keempat, dia melanjutkan, operasional di PLN harus efisien. Artinya, didukung oleh organisasi yang efisien, organisasi yang solid.
"Sumber daya PLN kita harapkan untuk kompeten, saling bekerja sama atau sinergi dan memiliki prestasi untuk melayani," tutur dia.
Selanjutnya, dia menuturkan bagaimana PLN ke depan memanfaatkan energi baru dan terbarukan. Menjaga kemitraan yang sehat dan fair serta memberikan pelayanan serta berkomunikasi secara baik dengan seluruh stakeholder.
"Berikutnya poin besarnya, arahan menteri BUMN ke kami memastikan PLN menjadi perusahaan yang mampu menopang ekonomi, menyediakan listrik ke seluruh pedesaan, serta membangun tata kelola GCG (Good Corporate Governance) yang baik," kata dia.
Erick Thohir Bertemu Menteri PU Bahas Target Swasembada Pangan hingga Hilirisasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo di Kantor Kementerian BUMN.
