Jawaban Jokowi soal Ibu Kota Baru Dituding Bagi-bagi Proyek
- VIVAnews/ Agus Rahmat
VIVA – Salah satu yang dipersoalkan oleh sejumlah LSM lokal di Kalimantan Timur, adalah pembangunan Ibu Kota Negara yang baru di kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara adalah bagi-bagi proyek.
Atas tudingan itu, Jokowi mengatakan, pembangunan Ibu Kota RI yang baru itu adalah ide besar. Melibatkan banyak pihak, tanpa semuanya harus ditanggung negara.
"Kalau pikirannya negatif tok, ya repot, bagi-bagi proyek, ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) habis lah. Artinya, keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," jelas Presiden Jokowi, dalam diskusi dengan wartawan, di Novotel Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 18 November 2019.
Membangun Ibu Kota Negara baru, menurutnya, butuh anggaran yang sangat besar. Tetapi, tidak bisa dibebankan semua ke negara yang membuat APBN terganggu.
"Kita ingin mencari sumber pendanaan yang semua negara melakukan. Tidak memberi beban ke negara, tetapi barang jadi," jelasnya.
Itu, tambah Jokowi, bisa melalui Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau melalui investasi swasta, yang jumlahnya banyak.
Dia mencontohkan, ada yang menawarkan transportasi non-fosil yang sudah dikembangkan untuk digunakan di Ibu Kota Negara yang baru tersebut.
"Ada yang pengen mendirikan universitas, ya silakan, ngapain kita keluar uang, kalau ada dari non-APBN bisa," jelas Jokowi.
Kepala Negara mengatakan, model pembangunan Ibu Kota Negara yang baru lewat model ini terus dikembangkan. Maka, harus dibangun kepercayaan dan pihak swasta didorong ikut serta dalam pembangunan.
Ridwan Kamil: Jakarta Akan Tetap Jadi Pusat Aktivitas Selama 20 Tahun ke Depan
RK percaya bahwa meskipun Nusantara, ibu kota baru di Kaltim akan dibangun dalam dua hingga tiga dekade ke depan, Jakarta akan tetap menjadi pusat aktivitas penting.
