Di Mana Posisi Indonesia Terkait Kasus Minoritas Uighur di China?

Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sama-sama menyangkal tuduhan bahwa organisasinya telah dibujuk Cina agar tidak bersuara tentang kasus Uighur.

Muhammadiyah pada Selasa (17/12) mengeluarkan siaran pers yang mengatakan bahwa pemberitaan WSJ dinilai menyudutkan Muhammadiyah, NU dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta bersikap tidak adil. Organisasi ini pun meminta agar media tersebut meminta maaf atau mereka akan menempuh jalur hukum.

Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Cina untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses kepada komunitas internasional mengenai kebijakan mereka di Xinjiang dan masyarakat Uighur.

"Pemerintah Cina harus menghentikan semua pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang terjadi pada warga Uighur. Pemerintah Cina harus menyelesaikan masalah Uighur secara damai dengan berdialog dengan tokoh-tokoh Uighur, dan harus memberi umat Islam kebebasan untuk melakukan ibadah dan mempertahankan identitas mereka," demikian tulis Muhammadiyah dalam siaran persnya.

Kepada pemerintah Indonesia, Muhammadiyah juga mendesak agar pemerintah menindaklanjuti aspirasi umat Islam dan bersikap lebih tegas terhadap dugaan pelanggaran HAM di Uighur.

"Pemerintah Indonesia harus lebih aktif memainkan peran sebagai anggota OKI dan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam memobilisasi diplomasi untuk menghentikan pelanggaran HAM di Xinjiang dan negara-negara lain."

Senada dengan Muhammadiyah, dalam pesan singkat yang diterima DW Indonesia pada Senin (16/12), Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faisal Zaini, juga mengatakan bahwa pemberitaan WSJ tentang adanya rayuan dan bujukan pemerintah Cina kepada NU agar tidak berkomentar soal muslim Uighur adahal hal yang tidak benar.