Pemerintah RI Diminta Perlu Bercermin Sebelum Gugat Uni Eropa ke WTO

Meski demikian, Fithra mengatakan hubungan dagang Indonesia dan Uni Eropa secara umum masih bagus. Kedua pihak saat ini tengah merumuskan perdagangan komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dan saling gugat di antara keduanya tidak berpotensi membatalkan perundingan.

"Perseteruan Indonesia dengan Uni Eropa terkait CPO sudah lama, tapi pemerintah belum terlihat akan membatalkan rencana mewujudkan I-EU CEPA," jelas Fithra.

"Jika tercapai, Indonesia akan memberikan sinyal positif bahwa kita bisa patuh pada aturan dagang dengan Uni Eropa, apalagi kita mengincar peningkatan reformasi institusi kita. Uni Eropa juga butuh Indonesia, dari segi pasar, tenaga kerja, dan bahan baku industri."

Fithra menilai pemerintah bisa mulai melirik pasar alternatif bagi sawit. Tahun lalu, Uni Eropa adalah pasar sawit terbesar kedua Indonesia, di bawah India. China dan negara-negara Afrika tercatat sebagai pembeli terbesar ketiga dan keempat.

"Di Afrika, produk kita bisa terserap. Selain itu kita juga harus mengejar perdagangan bilateral dengan Inggris kalau mereka benar-benar keluar dari Uni Eropa. Dari simulasi kami dengan Kementerian Perdagangan, ini adalah skema yang paling ideal bagi industri kita jika Brexit terjadi," kata Fithra.

Bertarung di WTO

Tahun lalu Indonesia menang atas enam gugatan yang diajukan terhadap Uni Eropa terkait pengenaan Bea Masuk Anti Dumping, yang diterapkan blok tersebut pada 2013, untuk produk biodiesel asal Indonesia di peradilan WTO.

Bagaimanapun untuk kasus non-tarif seperti sawit kali ini, pengamat menilai buktinya akan lebih sulit didapat.