Pemerintah RI Diminta Perlu Bercermin Sebelum Gugat Uni Eropa ke WTO

Pemerintah Indonesia dinilai perlu bercermin sebelum mengklaim diperlakukan tidak adil oleh Uni Eropa soal kelapa sawit dan menggugat blok ekonomi itu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Menurut Mansuetus Darto, sekretaris jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), kesejahteraan petani sawit di Indonesia tidak terhalang oleh kebijakan Uni Eropa, tapi justru oleh kurangnya penerapan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait sawit.

"Pemerintah memakai nama petani sawit dalam diplomasi sawitnya, ini model komunikasi yang hanya `menjual` petani tapi implementasi dan kerja nyatanya untuk petani tidak ada," kata Mansuetus kepada BBC News Indonesia.

"Pemerintah Indonesia sukses membuat kebijakan, seperti Rencana Aksi Nasional Sawit Berkelanjutan, tapi semua tidak berjalan efektif di lapangan," lanjutnya.

Menurutnya, petani sawit di lapangan memiliki permasalahan yang lebih konkret seperti harga sawit yang bergejolak, kurangnya pupuk, dan rantai pasokan yang panjang.

SPKS memperkirakan sekitar 30% dari 4,5 juta petani sawit adalah petani swadaya alias petani yang mengelola lahannya sendiri dan menjual sawitnya ke tengkulak.

Meski demikian, Mansuetus mengaku jika Uni Eropa memboikot minyak sawit dari Indonesia pada 2030, petani sawit juga akan merasakan dampaknya lantaran permintaan berkurang.

"Akan ada pembatasan pasokan dari petani, sehingga risikonya buah sawit yang diproduksi petani yang menanam sawitnya di area legal, non gambut, dan tidak membakar lahan, akan terkena imbasnya. Pemerintah perlu memetakan rantai pasokan di antara petani-petani ini untuk mengetahui siapa saja petani yang baik dan tidak baik," jelasnya.