Apindo Beberkan Penguasaan Pasar oleh BUMN Kerap Terjadi di Zaman Rini
- VIVA/Fikri Halim
VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia mengungkapkan persaingan usaha tidak sehat marak terjadi saat Kementerian Badan Usaha Milik Negara dipimpin sebelum Menteri BUMN Erick Thohir. Diketahui, sebelum Erick, Menteri BUMN dijabat Rini Soemarno.
Ketua Umum Apindo, Haryadi Sukamdani mencontohkan, untuk pasar bahan bakar pesawat saja, yakni avtur, pasarnya diciptakan sedemikian rupa dikuasai oleh PT Pertamina. Padahal, banyak perusahaan lainnya yang siap meramaikan pasar avtur agar kompetisi usaha tercipta.
"Dari yang kami dengar kan memang Kementerian BUMN sebelumnya itu memang membuat barrier. Tapi kan ini kementeriannya sudah berubah, paradigmanya juga berubah, menurut saya mungkin akan berbeda, karena kan dulu ada semangat membuat barrier, melanggengkan dari penguasaan pasar yang ada," kata dia dikantornya, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Dia juga mengatakan, sejak awal 2019, di tengah maraknya persoalan mahalnya harga tiket pesawat, pada dasarnya perusahaan seperti AKR dan British Petroleum atau BP sudah menyatakan komitmennya memasok avtur bagi industri penerbangan di Indonesia.
"Kalau avtur ini kan terus terang sudah dari akhir tahun lalu mereka siap. Cuma kan memang sudah dipersulit segala macam dengan berbagai dalih ya, akhirnya mereka sampai hari ini belum. Tapi sebetulnya mereka sudah memenuhi semua persyaratan," tuturnya.
Karena itu, dia mengaku optimistis, di bawah kepemimpinan Erick Thohir persaingan usaha akan bisa tercipta disegala sendi sektor bisnis. Dengan begitu, yang diuntungkan pasar akhirnya adalah masyarakat karena persaingan bisnis bisa lebih kompetitif dan bisa memengaruhi harga yang sesuai mekanisme pasar.
"Dengan begitu kita harapkan ada penurunan. Jadi yang didorong sekarang ini adalah keterbukaan untuk ada kompetisi yang sehat itu. Itu yang diharapkan dengan begitu nilai ekonomi kita akan lebih efisien," tegasnya.
Usia Pensiun jadi 59 Tahun, Apindo Soroti Lamanya Pencairan Manfaat Jaminan Pensiun
Kalangan pengusaha turut memberikan tanggapan atas kebijakan pemerintah yang secara resmi menaikkan usia pensiun pekerja di Indonesia menjadi 59 tahun pada tahun 2025 ini
