Badan Kebijakan Fiskal Jadi Pilot Project Menkeu Pangkas Eselon III-IV
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mulai melakukan pemangkasan jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Keuangan. Pemangkasan jabatan tersebut, dimulai dari Badan Kebijakan Fiskal atau BKF.
Sri mengaku, jabatan eselon III dan IV memang tidak seluruhnya bisa dihapus, karena fungsi strukturalnya masih ada yang dibutuhkan. Namun, dipastikannya, sebagian besar jabatan itu akan dihapus, terutama yang terkait dengan pelayanan.
"Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan instruksi delayering lapisan jabatan eselon III dan IV Kementerian Keuangan memulainya di unit yang memang sangat jelas, merupakan unit yang di sisi jabatan fungsional, yaitu BKF," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat 29 November 2019.
Dia merincikan, sebagian besar yang telah dipangkas merupakan pejabat administratif, yakni 19 jabatan esleon III dihilangkan dari sebelumnya 36 jabatan. Sementara itu, untuk eselon IV, 74 jabatan juga telah dihapus dari yang sebelumnya sebanyak 124 jabatan.
Pejabat yang terpangkas tersebut, kemudian dialihkan menjadi pejabat fungsional yakni sebagai analis kebijakan. Tetapi, dari segi gaji dan sebagainya dipastikannya tidak akan mengalami perubahan, sehingga dari sisi pendapatan mereka tidak akan mengalami perubahan.
"Para pejabat yang tadinya esleon IV dan III di BKF sekarang Anda menjadi pejabat fungsional. Ada 112 pejabat tersebut yang sekarang akan menjadi dari tadinya pejabat eselon III dan IV jadi analis kebijakan," tuturnya.
Dengan itu, dia menegaskan, para pejabat yang telah pindah posisi tersebut harus bisa cepat melakukan adaptasi, sebab analis kebijakan tidak lagi hanya bisa menjalankan kebijakan semata melainkan harus melakukan inovasi-inovasi baru untuk memajukan ekonomi Indonesia.
"Perubahan mindset dari pejabat struktural jadi fungsional juga masih harus terus dibangun. Barang kali, hari ini masih belum bisa bedakan, kemarin masuk dengan batch eselon III sekarang jadi analis. Mungkin sikap, pikirannya belum hijrah tapi title-nya sudah berubah," ungkap Sri. (asp)
SYL Bayar Gaji Pembantu Rp35 Juta di Makassar Pakai Uang Hasil Memalak Pejabat di Kementan
Seorang pejabat Kementerian Pertanian mengatakan SYL juga sempat membayarkan gaji pembantunya di Makassar menggunakan uang hasil pemerasan pejabat eselon I.
