DPR Dukung Pembentukan Papua Tengah
- Istimewa
VIVA – Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Tim Usulan Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Mereka membicarakan soal pemekaran Papua Tengah
Koordinator Kajian dan Koordinator Morotarium sekaligus Bupati Puncak, Willem Wandik menjelaskan permintaan pemekaran muncul karena masih ada ketimpangan pembangunan di sejumlah daerah. Karena itu, pemekaran dianggap menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan.
"Sehingga masyarakat Papua datang menghadap Presiden, pada saat menghadap, Presiden meminta pemekaran Provinsi Papua dibagi menjadi sesuai dengan kebudayaan adat. Dan Timika menjadi wilayah ibu kotanya," kata Willem saat Rapat dengar pendapat umum dengan Komisi II DPR Â di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 20 November 2019.
Ia menambahkan tujuh wilayah adat sudah sepakat dengan pemekaran ini. Ia berharap kajian Papua Tengah, yang sudah diserahkan ke Komisi II DPR RI, bisa rampung paling lambat Desember 2019.
"Kami para bupati ini adalah bagian tangan panjang Pemerintah Pusat. Kami pemerintah, para bupati sudah menyampaikan aspirasi masyarakat. Kami sudah lama memperjuangkan, kami para bupati yang ada di Papua Tengah mendorong perjuangan itu," kata Willem.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, mendukung penuh rencana pemekaran Provinsi Papua Tengah. Sebab, pemekaran tersebut merupakan pendekatan dalam peningkatan kesejahteraan dan penguatan ekonomi.Â
"Dan untuk mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan ekonomi itu memang harus ada penyebaran sentra-sentra pelayanan publik, serta sentra-sentra aktivitas ekonomi itu," ujar Doli.
Ia menjelaskan dari beberapa pertemuan formal maupun informal, Komisi II DPR sepakat untuk mempercepat pemekaran Papua Tengah. Dan hal itu sudah disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri agar dipercepat.
"Kami selalu memprioritaskan supaya ada komunikasi yang intensif, informasi yang sama, apa yang berkembang di Jakarta dengan yang berkembang di Papua atau sebaliknya. Informasi apa yang ada di sana bisa kami ketahui," ujar Doli.
Aliansi Pemuda Papua Desak Bawaslu Usut Dugaan Kecurangan di Pilkada Mimika
Aliansi Pemuda Milenial Papua atau APMP, menggelar aksi protes di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu RI pada Kamis, 5 Desember 2024. Bawaslu dituntut untuk tegas
