Awasi Perang Dagang, Kadin Bentuk Satgas Perdagangan dan Investasi
- VIVAnews/Arrijal Rachman
VIVA – Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengaku telah membentuk Satuan Tugas Peningkatan Perdagangan dan Investasi demi menghadapi semakin buruknya dampak negatif perang perdagangan antara Amerika Serikat dan China.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, perang dagang antara dua negara tersebut membuat semakin lesunya perdagangan perdagangan internasional. Sehingga laju pertumbuhan ekonomi global pada 2019 diperkirakan mengalami perlambatan, bahkan di bawah tiga persen.
Berdasarkan Global Economic Prospects edisi Juni 2019 yang dipublikasikan oleh Bank Dunia, proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto atau PDB global hanya mencapai 2,6 persen. Menurut Shinta, pertumbuhan itu merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir atau sejak krisis keuangan global pada 2008 silam.
"Selama ini kegiatan kami tidak hanya sekedar seremonial, tapi berdasarkan fakta dan data yang ada karena itu Kadin melakukan berbagai analisa mendorong perdagangan dan investasi," kata dia di Menara Kadin, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Dengan adanya satgas tersebut lanjut dia, Kadin telah memetakan sembilan aspek penting terkait masalah ekspor dan investasi, seperti melakukan reformasi logistik, sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, perpajakan, insentif dan investasi dua arah hingga peluang ekspor Indonesia di pasar dunia.
Kemudian juga terkait international marketing dan ekspor oleh Usaha Kecil dan Menengah, standardisasi dan sertifikasi, daya saing ekspor dan investasi di era Industri 4.0, pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas dan reformasi kebijakan dan reformasi institusi publik dan swasta.
"Task Force telah berhasil menyusun laporan peningkatan investasi dan ekspor dalam menghadapi persaingan global. Kadin terus lakukan upaya pro aktif sinergi dengan pemerintah, pelaku usaha dan lembaga di tingkat nasional dan internasional," tuturnya.
Adapun beberapa rekomendasi utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah, lanjut dia, terkait dengan reformasi logistik, pihaknya merekomendasikan agar pemerintah bersama dengan pelaku usaha membuat mapping mengenal daerah-daerah di dalam dan di luar Pulau Jawa yang menjadi pusat kegiatan Iogistik dan pusat kegiatan Industri.
Kemudian, membangun sarana dan prasarana logistik yang terintegrasi di simpul-simpul logistik utama, serta meningkatkan kesempatan investasi dan kerja sama bagi pelaku usaha di bidang sistem logistik, transportasi, dan infrastruktur.
Terkait dengan sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja, pihaknya juga merekomendasikan agar pemerintah dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan, kurikulum pendidikan, serta kompetensi pengajar.
Sedangkan untuk perpajakan dan investasi pemerintah perlu menyediakan prosedur yang lebih sederhana dan transparan agar pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan yang terjadi di platform perizinan serta melakukan relaksasi daftar negatif investasi untuk memperluas dan mempercepat pengembangan kawasan di berbagai wilayah Indonesia.
