AS: Pemukiman Yahudi di Tepi Barat Tak Langgar Hukum Internasional

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump tidak lagi memandang pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan status Tepi Barat perlu dinegosiasikan oleh Israel dan Palestina.

Pemerintah Israel menyambut baik perubahan kebijakan AS tersebut, yang berbeda dengan sikap presiden terdahulu, Barack Obama.

Permukiman di Tepi Barat didirikan oleh Israel di tanah yang didudukinya dalam perang Timur Tengah pada 1967 silam.

Warga Palestina memandang pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai hambatan bagi perdamaian - Getty Images

Daerah itu telah lama menjadi sumber perselisihan antara Israel, komunitas internasional, dan Palestina.

"Setelah mempelajari semua sisi dari debat hukum secara saksama, Amerika Serikat telah menyimpulkan pendirian pemukiman sipil Israel di Tepi Barat, pada dasarnya, tidak inkonsisten dengan hukum internasional," kata Pompeo kepada wartawan.

"Menyebut permukiman sipil (yang dibuat Israel) melanggar hukum internasional tidak berhasil. Itu tidak mewujudkan perdamaian," tambahnya.

Kepala negosiator Palestina Saeb Erekat mengatakan keputusan AS berisiko terhadap "stabilitas, keamanan, dan perdamaian global". Dia menegaskan bahwa pihaknya mengancam akan mengganti hukum internasional dengan "hukum rimba".

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan pergeseran kebijakan AS "membetulkan sejarah yang salah" dan meminta negara lain untuk melakukan hal yang sama.

Mengapa pemukiman Yahudi dianggap bermasalah?

Masalah permukiman Yahudi adalah salah satu hal yang paling diperdebatkan antara Israel dan Palestina.

Sekitar 600.000 orang Yahudi tinggal di 140 permukiman yang dibangun sejak Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Peemukiman itu dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, meskipun Israel selalu membantah ini.

Palestina menganggap pemukiman itu akan membuat pendirian negara Palestina merdeka mustahil dicapai.

Analisis Barbara Plett-Usher, Koresponden BBC bidang Timur Tengah:

Keuntungan untuk Israel, kerugian untuk Palestina

Pompeo mengatakan keputusan AS itu akan menciptakan ruang politik untuk penyelesaian konflik.

Tapi resolusi itu sekarang lebih cenderung menguntungkan Israel, yang sejauh ini merupakan pihak yang lebih kuat.

PM Israel mengatakan nama Trump dipakai sebagai bentuk terima kasih dan penghargaan atas keputusan Trump `mengakui secara resmi kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan`. - Getty Images

Mengabaikan larangan hukum internasional terkait permukiman Yahudi melemahkan kerangka hukum untuk proses perdamaian, termasuk gagasan tentang hak-hak nasional Palestina dan prinsip penentuan nasib sendiri.

Ini hampir pasti akan mendorong gerakan untuk memperluas pemukiman Yahudi. Sudah ada peningkatan tajam dalam perencanaan dan konstruksi pemukiman Yahudi sejak Trump menjabat.

Warga Palestina akan kecewa, meski mereka tidak terkejut.

Analis-analis Palestina yang saya ajak bicara mengatakan pertumbuhan pemukiman Yahudi pada dasarnya telah membunuh potensi solusi dua-negara.

Mereka berbicara tentang bentuk perang posisi, bahwa tinggal dan melanjutkan hidup di pemukiman itu adalah semacam perlawanan tanpa kekerasan.

Bagaimana posisi AS sebelumnya?

Pada 1978, pemerintahan Presiden Jimmy Carter menyimpulkan pembentukan permukiman sipil di Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum internasional.

Selang tiga tahun kemudian, Presiden Ronald Reagan tidak setuju dengan kesimpulan itu, dengan mengatakan bahwa dia tidak percaya permukiman itu ilegal.

Sejak itu, AS mengambil posisi menggambarkan pemukiman itu sebagai "tidak sah" - meskipun bukan "ilegal" - dan melindungi Israel dari resolusi yang mengecam masalah ini di PBB.

Namun, salah satu kebijakan terakhir pemerintahan Obama, pada akhir 2016, adalah menghentikan kebiasaan AS untuk memveto resolusi PBB yang mendesak diakhirinya permukiman ilegal Israel.

Pemerintahan Presiden Trump telah menunjukkan sikap yang jauh lebih toleran terhadap pembangunan dan keberadaan permukiman daripada pemerintahan Obama.

Pompeo mengatakan pemerintahan Trump telah mempelajari semua sisi dari perdebatan terkait itu dan setuju dengan Reagan.

- BBC