Industri Perikanan Thailand Masih Dihantui Perbudakan Manusia

Dia menekankan bahwa kerja paksa dan eksploitasi tidak bisa terdeteksi di kapal Thailand yang beroperasi di perairan Thailand, tetapi pada kapal yang mengibarkan bendera asing.

Pihak berwenang Thailand cenderung tidak menyadari adanya bisnis penangkapan ikan secara terselubung ini karena mereka terdaftar di luar negeri. Ini berarti tidak ada jejak dokumen di dalam negeri dan para pejabat mungkin tidak mengetahui kondisi para buruh di kapal ini.

Dalam pengawasan ketat

Selama lima tahun terakhir, Thailand telah banyak dikritik setelah adanya laporan pelanggaran hak asasi manusia dan perburuhan, serta praktik penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai peraturan (IUU Fishing).

Pada tahun 2014, Departemen Luar Negeri AS menurunkan peringkat negara ini ke Tingkat 3 (peringkat terendah) terkait dalam Laporan Perdagangan Orang. Sementara Komisi Eropa mengeluarkan kartu kuning dan mengancam akan melarang Thailand mengekspor produk makanan laut ke Uni Eropa.

"Industri perikanan tangkap Thailand putus asa dalam mendapatkan cukup nelayan yang mau melaut. Oleh karena itu mereka terus menggunakan berbagai trik untuk mempertahankan (para buruh) yang mereka miliki," kata Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch, kepada DW. Trik ini antara lain yaitu menahan kartu ATM dan nomor PIN nelayan.

Masalah regional