Sri Mulyani Minta Kepala Daerah Tiru Jokowi saat Kelola APBD di Solo
- M Yudha Prastya/VIVAnews.
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, agar para kepala daerah bisa mencontoh Presiden Joko Widodo, yang dinilai berhasil mengelola anggaran daerah saat masih mendapuk jabatan sebagai Wali Kota Solo.
Hal itu diutarakan Sri, di hadapan para perwakilan pemerintah daerah pada acara 'Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020', di kantor Direktorat Jenderal Pajak hari ini.
"Di kota Solo, dari lima kepala dinas, hanya dua yang dikasih anggaran oleh Pak Jokowi saat itu, sementara yang tiga lainnya tidak," kata Sri di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 14 November 2019.
"Ketika tiga Kepala Dinas bertanya, kenapa tidak mendapat anggaran, Pak Jokowi bilang, 'Ya enggak apa-apa, yang penting kamu kan enggak dipecat dan masih terima gaji. Sudah diam duduk yang manis, saya mau fokus di dua dinas yang ini dulu', begitu kata Pak Jokowi," ujarnya.
Sri pun menegaskan, inti dari pengalaman mengelola keuangan dan anggaran daerah, sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi saat menjabat Wali Kota Solo, adalah sebuah contoh optimalisasi anggaran yang benar-benar berfokus pada penguatan aspek pemerintahan.
"Dan, kita semua tahu, saat itu di tataran Wali Kota Solo, Pak Jokowi sukses. Makanya jadi Presiden," kata Sri.
Karenanya, dia pun menegaskan kepada para perwakilan kepala daerah itu, bahwa apabila pengelolaan anggaran daerah yang mereka lakukan tidak berjalan secara baik, hasilnya pun tidak akan bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Kalau sekarang bapak-ibu ngecer-ngecer anggarannya ke mana-mana, kayaknya semua kepala dinasnya happy, tetapi rakyat enggak happy dan hasilnya enggak ada. Kalau pun tiap lima tahun anggarannya ditambah terus, tetap tidak akan terasa hasilnya," kata Sri.
Selain itu, Sri pun berharap, agar para kepada daerah bisa terus mencari terobosan dalam hal pengelolaan keuangan di daerahnya masing-masing.
"Dan, tentu saja APBD sama dengan APBN, yaitu adalah uang rakyat kita. Jadi, pengelolaannya selain harus hati-hati dan akuntabel, juga agar tidak dikorupsi, karena dia adalah musuh paling besar dari penyelenggaraan negara kita," ujarnya. (asp)
