Siapkan Aturan Baru, Jokowi Ingin Setiap Satu Permen Cabut 10 Aturan

Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin saat sidang kabinet.
Sumber :
  • Dok, Biro Pers Media Istana

VIVA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan, sedang menyiapkan aturan baru terkait penerbitan Peraturan Menteri atau Permen. Hal ini disampaikan Jokowi belajar dari pesan yang disampaikan Menteri Perdagangan AS, Wilbur Ross beberapa waktu lalu.

Ratusan Buruh Bekasi Gelar Aksi, Tuntut Kenaikan Upah hingga 10 Persen

Tangan kanan Presiden Donald Trump itu mengatakan kepada Jokowi, bahwa AS saat ini memiliki kebijakan bahwa setiap Menteri yang ingin membuat satu peraturan maka harus menghilangkan dua aturan sebelumnya.

"Kalau menteri mau ngeluarin satu peraturan, dia harus hilangin dua peraturan menteri," kata Jokowi di Bogor, Rabu 13 November 2019. 

Tuntut Upah Naik 10 Persen dan Pembatalan Omnibus Law, Buruh se-Indonesia Mau Aksi Selama Seminggu

Berbeda dengan Indonesia, lanjut Jokowi, Indonesia saat ini terus memproduksi banyak peraturan menteri. Sehingga, fleksibilitas di Indonesia tidak cepat, dan gerak kerja pun menjadi lambat.

"Saya mau buat aturan itu juga, Menteri mau buat permen satu boleh tapi hilang 10 (aturan), bukan dua, tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang. Kebanyakan aturan bikin kita pusing sendiri," kata dia. 

Partai Buruh Pragmatis dengan Dukung Pemerintahan Prabowo, Menurut Profesor Politik

Dia menegaskan bahwa fleksibilitas dan kecepatan adalah penting bagi negara yang ingin maju. "Siapa yang lebih cepat dia yang menang," kata dia. 

Menurut Jokowi, pemerintah harus banyak mendengar dan mengerti permasalahan serta bersinergi bersama. Tidak ada lagi, lanjut dia, sikap saling menyalahkan.

"Tidak ada lagi yang namanya saling menjegal, semuanya harus bekerja bersama-sama, mumpung suasana politik kita sekarang ini sangat bagus, ini yang harus terus kita rawat dan kita jaga, semua jalankan tugas masing-masing tapi saling terbuka," ucap Kepala Negara.

Pemungutan suara atau pencoblosan di pemilu. (Foto ilustrasi).

Evaluasi Pelaksanan Pemilu 2024, DPR Mau Bikin Omnibus Paket Politik

Setidaknya ada tiga paket UU politik yang dipertimbangkan dalam omnibus politik itu. 

img_title
VIVA.co.id
31 Oktober 2024