Tak Ingin Banyak Perda, Jokowi: Ini Bukan Negara Peraturan
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Presiden Joko Widodo menitipkan pesan kepada Pemerintah Daerah mulai dari Ketua DPRD, Gubernur, Wali Kota hingga Bupati se-Indonesia, agar tidak banyak membuat peraturan daerah. Pesan ini, lanjut Jokowi agar peraturan itu tidak menjerat pembuatnya sendiri.
"Jangan banyak-banyak membuat Perda, jangan membuat banyak-banyak Pergub, Perbup, Perwali, negara ini sudah kebanyakan peraturan," kata Jokowi di acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda, Bogor, Rabu 13 November 2019.
Dia juga menegaskan, jika aturan terlalu banyak maka tentunya akan membuat kecepatan pemerintah dalam bergerak menjadi semakin sulit. Terutama dalam membuat keputusan.
"Dan negara kita bukan negara peraturan, semua diatur, malah kita terjerat sendiri, hati-hati, setop itu sudah," kata Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Padahal, lanjut Jokowi, negara sebesar apapun, inginnya adalah fleksibel, cepat merespons semua perubahan. Namun begitu, Jokowi mengatakan bahwa dirinya juga tahu setiap ada perda baru, pejabat daerah selalu melakukan kunjungan kerja atau studi banding.
"Saya tahu (setiap) buat Perda pasti ada kunker, ada studi banding, saya ngerti, saya ngerti tapi setop, dan di kunker ada apanya saya ngerti, dan di studi banding ada apanya saya ngerti, saya orang lapangan saya ngerti, setop," kata dia.
Untuk itu, dia menegaskan setiap pembuatan perda yang meruwetkan harus dihentikan. Ia mencontohkan Pemerintah pusat saat ini sedang membuat omnibus law untuk menyederhanakan 70-an undang-undang.
"Kita sebentar lagi mengajukan omnibus law (ke DPR). Kira-kira 70-74 UU yang akan direvisi," kata dia.
RI Masih Jauh dari Daftar 10 Negara Eksportir Keramik Terbesar Dunia
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut, Indonesia hingga saat ini belum masuk ke dalam 10 negara eksportir keramik terbesar di dunia.
