Soal Impor Cangkul yang Dipersoalkan Jokowi, Ini Kata Pengusaha

VIVA – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani mengaku heran dengan impor cangkul yang masih dilakukan Indonesia dari China. Hal itu terungkap saat Presiden Joko Widodo menyampaikannya ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang dan Jasa 2019 di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

Rosan mengatakan, sebagai negara agraris, pada dasarnya kebutuhan barang seperti cangkul memang sangat besar bagi Indonesia. Apalagi, pertanian merupakan sektor terbesar yang menyerap tenaga kerja, yakni mencapai 126,51 juta orang atau 23 persen dari jumlah penduduk bekerja pada Agustus 2019, berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

"Jadi, apa pun alasannya, kalau menurut kami sih mustinya enggak masuk akal yah. Cangkul gitu, menyedihkan sih, dan itu kan memang kebutuhan kita sebagai negara pertanian, agraris, yang penyerapan tenaga kerjanya paling besar dari sektor pertanian, tentunya dibutuhkan," kata Rosan di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 7 November 2019.

Meski begitu, Rosan menegaskan, persoalan impor cangkul yang masih dilakukan saat ini memang akibat tidak ada industri yang mampu memproduksi barang-barang sesuai kebutuhan masyarakat. Padahal, cangkul dapat dibuat oleh usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dengan teknologi rendah.

"Malu-maluin itu, kan sesuatu alat yang bukan teknologi tinggi juga, yang kita sebetulnya bisa bangun, pasarnya memang ada di kita buat cangkul ini. Mustinya industri ini bisa dibangun apalagi ini bisa dikerjasamakan dengan UMKM," ungkap Rosan.

"Yang paling penting bagaimana kita menyatukan antara produsen sama pemakai, nah di sini lah peran pemerintah harus hadir juga. Jadi menurut saya sih rada aneh kalau misalnya pasti mesti impor," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) membuat desain pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam negeri agar barang-barang yang bisa diproduksi dalam negeri tidak perlu diimpor, seperti cangkul.

"Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, 'kamu buat pacul, tahun depan saya beli'. Ini puluhan ribu, ratusan ribu cangkul yang dibutuhkan masih impor. Apakah negara kita yang sebesar ini, industrinya yang sudah berkembang, cangkul harus impor?" kata Jokowi.

Kejar Target Swasembada Pangan, Kadin Sinergikan Stakeholder Kelautan dan Perikanan

Ada pula wacana yang mengusulkan agar ikan nantinya wajib dimasukkan ke dalam daftar menu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

VIVA.co.id

18 Desember 2024