Perangi Ekstremisme, Jerman Perketat Medsos dan Kepemilikan Senjata

Serangan ekstremis sayap kanan dirasa kian mengkhawatirkan bagi kaum minoritas dan pihak yang berpandangan berbeda. Setelah serangan mematikan di sebuah sinagoga dan pembunuhan seorang politisi lokal, pemerintah Jerman menetapkan langkah-langkah baru untuk mengatasi kekerasan ekstremis sayap kanan.

Pengetatan peraturan terkait kepemilikan senjata, perlindungan bagi tokoh-tokoh politik di semua tingkatan dan kewajiban untuk melaporkan konten kriminal online untuk jejaring media sosial seperti Facebook, YouTube dan Twitter. Ini adalah beberapa langkah yang diumumkan pemerintah Jerman pada Rabu (30/10) sebagai bagian dari strategi baru untuk memerangi ekstremisme sayap kanan dan pidato kebencian di internet.

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kehakiman Jerman sebenarnya telah menggodok RUU baru ini selama lebih dari setahun. Namun kekerasan ekstremis sayap kanan yang terjadi baru-baru ini membuat mereka mengeluarkan paket peraturan baru tersebut berbulan-bulan lebih awal dari rencana semula.

Pada Juni 2019, pejabat regional yang dikenal bersikap simpatik terhadap pengungsi, Walter Lübcke, ditembak mati di rumahnya oleh seorang ekstremis sayap kanan. Hanya tiga minggu lalu, seorang pria bersenjata berat membunuh dua orang setelah gagal melakukan penembakan massal di sinagoga di kota Halle.

Investigasi terkait serangan di Halle menemukan bahwa tersangka yaitu Stephan B., 27 tahun, sering mengunjungi situs internet yang mengedarkan teori konspirasianti-Semit.

Menteri Dalam Negeri Jerman Horst Seehofer (CSU) pada Rabu mengatakan bahwa setelah serangan teroris di Halle, penting bahwa "omongan pemerintah diikuti dengan tindakan."

Sementara Menteri Kehakiman Christine Lambrecht dari partai SPD mengatakan pemerintah Jerman "melawan ekstremisme sayap kanan dan anti-Semitisme dengan segala cara yang dimungkinkan oleh aturan hukum."