Wapres Ma'ruf Amin Ajak Raja Malaysia Tangkal Islam Radikal
- VIVAnews / Andylala
VIVA – Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah melakukan pertemuan bilateral atas berbagai isu di Hotel Imperial Tokyo, Jepang, Selasa 22 Oktober 2019. Di tengah kunjungan kerja kali pertama ke luar negeri sebagai Wapres, Ma'ruf Amin menjelaskan Indonesia ingin meningkatkan kerjasama dengan Malaysia terkait memerangi intoleransi dan radikalisme di kedua negara.
"Saya mengajak Malaysia untuk bersama-sama mengembangkan Islam yang damai, toleran dan rahmatan-lil-alamin. Supaya kita bagaimana menangkal berkembangnya Islam radikal," kata Wapres Ma'ruf Amin.
Dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak lanjut Wapres, Indonesia dan Malaysia memiliki peran penting untuk mengembangkan pengajaran Islam jalan tengah atau wasathiyah. Dengan gagasan Islam jalan tengah itu, Indonesia dan Malaysia diyakini dapat turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara.
"Indonesia dan Malaysia sama-sama negara berpenduduk Muslim terbesar. Asean juga sedang menghadapi munculnya radikalisme dan intoleran, apalagi Indonesia baru saja Menkopolhukam ditusuk, itu cukup memprihatinkan," jelas Wapres yang baru dilantik pada 20 Oktober 2019 itu.
Selain isu seputar pemberantasan intoleransi dan terorisme, juga dibahas seputar masalah perlindungan tenaga kerja Indonesia (tki) dan upaya kerjasama menghadapi diskriminasi perdagangan sawit terhadap Indonesia.
Pertemuan Wapres Ma'ruf dan Raja Malaysia berlangsung pada Selasa pagi pukul 10.00 waktu setempat di Ruang Momo, Imperial Hotel Tokyo, sebelum keduanya menghadiri upacara Penobatan Kaisar Jepang Naruhito. Turut mendampingi Wapres Ma'ruf dalam pertemuan itu, antara lain, Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Kasetwapres) Mohamad Oemar, Menlu RI periode 2014-2019 Retno Marsudi dan Kepala Protokol Negara Andri Hadi.
William Liddle: Publik Takut Bicara Politik Naik 40 Persen pada 2021
Makin banyak masyarakat yang takut bicara politik dan berkumpul pada masa pemerintahan Jokowi. Menurut hasil survei nasional, jumlahnya meningkat hingga 40 persen.
