Usulan Menteri Tenaga Kerja Versi Serikat Buruh
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 tinggal menghitung hari pada Minggu 20 Oktober mendatang. Seiring dengan itu kabinet baru Jokowi jilid II pun akan diumumkan.
Gabungan konfederasi serikat buruh Indonesia pun menyatukan suara dan mengusulkan calon sebagai pertimbangan Presiden Jokowi untuk menterinya di bidang tenaga kerja. Calon yang digadang-gadang adalah Andi Gani Nena Wea.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai, mayoritas organ buruh di Indonesia sudah menyatakan kesepakatannya untuk mendukung Andi, sebagai salah satu menteri dalam Kabinet Kerja jilid II. ada beberapa kriteria yang membuatnya pantas mengemban tugas sebagai menteri Tenaga Kerja.
Pertama, sosok Andi merupakan pimpinan serikat buruh yang terbesar di Indonesia dan sudah teruji sepak terjangnya baik nasional maupun internasional. Apalagi, kata Iqbal, Andi juga merupakan pimpinan buruh se-ASEAN.
Kedua, secara kapasitas Andi bahkan bisa merangkul dan menyatukan seluruh pemimpin buruh di Indonesia. Ketiga, dia terbukti mampu membuat hubungan industrial ketenagakerjaan yang harmonis, kondusif, aman dan damai, sehingga bisa menjadi penyeimbang dalam Kabinet Jilid ll nantinya.
"Kemampuan ini sangat diperlukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk mewujudkan dan menciptakan iklim investasi dan ketenagakerjaan dengan kebijakan yang seimbang antara pekerja dan pengusaha," katanya Said dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.
Selanjutnya, kata Iqbal, Andi bukan hanya sukses sebagai pemimpin serikat buruh terbesar di Indonesia, tapi juga sekaligus pengusaha muda. Dia juga termasuk sebagai presiden komisaris BUMN PT PP.
"Dengan latar belakang sebagai pengusaha akan menjadi penyeimbang dan memberikan masukan yang sangat objektif kepada Presiden di ranah kebijakan ketenagakerjaan," tuturnya.
Dengan fakta-fakta tersebut, menurut Iqbal, Andi Gani termasuk paket komplet untuk menteri Jokowi. Karena, kemampuan ini juga yang sangat diperlukan oleh Jokowi dalam membangun kabinet yang good government.
Perwakilan buruh dan pekerja di Indonesia dinilai pantas memiliki posisi di pemerintahan. Apalagi sebutnya, 50 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia disumbang dari sektor manufaktur. Adanya unsur buruh duduk dalam kabinet maka bisa meningkatkan kontribusi tersebut dan mampu membangun hubungan industri dengan ketenagakerjaan secara harmonis.
Iqbal juga mengingatkan, selepas reformasi, hanya pada era Presiden Megawati Soekarnoputri saja perwakilan murni buruh masuk dalam kabinet. Selepas itu, tidak ada lagi perwakilan buruh masuk kabinet. Maka di periode kedua Kabinet Kerja, sudah saatnya bagi Jokowi menarik unsur buruh.
