PFN Akui Insentif Cashback Pajak Bisa Dongkrak Industri Film Nasional

Ilustrasi membuat film.
Sumber :
  • Pixabay/Joshua_Willson

VIVA – Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf menggagas adanya aturan pengembalian pajak atau cashback kepada perusahaan film yang membuat filmnya di Indonesia. Insentif berupa tax refund itu diberikan jika film yang dibuat telah selesai dilakukan.

Menakar Dampak PPN Rumah di Bawah Rp 2 M Ditanggung Pemerintah

Menanggapi itu, Direktur Utama Perum Produksi Film Negara (PFN) Judith Dipodiputro mengakui bahwa insentif pajak seperti ini akan bisa mendongkrak industri film nasional.

"Pasti itu mendongkrak ya, tapi itu juga tantangannya kan sebenarnya bagaimana membuat film lebih efisien," kata Judith ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa 15 Oktober 2019.

Jokowi Umumkan Larangan Ekspor Bijih Bauksit, Sri Mulyani Siapkan Insentif Pajaknya

Dia mengatakan, PFN sebagai 'pemain lama' yang datang kembali juga memiliki strategi di tengah persaingan dan perkembangan industri film di Indonesia saat ini. Nilai tambah PFN, menurutnya bisa dilihat dari pipeline perusahaan dan dibandingkan dengan perusahaan swasta.

"Kalau perhatikan dunia perfilman, pipeline empat tahun ke depan, dengan film sejarah dan budaya sebanyak ini kan kita," kata dia. 

Dorong Hilirisasi dan Investasi, Kemenkeu Tawarkan Sederet Insentif Pajak

Dia pun mengatakan pihaknya lebih memilih film sejarah lantaran jarang produsen yang membuatnya, kecuali karena punya potensi untuk populer. Dia menegaskan, film sejarah saat ini perlu dipertahankan karena mengedukasi anak bangsa.

"Kita juga tidak hanya akan terpaku di layar lebar, kita bisa masuk ke platform lain tapi tetap dengan film sejarah," kata dia.

Sebagai informasi, PFN merupakan BUMN yang bergerak di produksi film. Setelah mati suri selama 26 tahun, PFN kembali bangkit antara lain dengan menghadirkan kembali Si Unyil The Movie dan banyak lagi film sejarah, drama maupun film hiburan lainnya.

Ilustrasi penjualan mobil.

Penjualan Mobil Anjlok Signifikan, Pemerintah Kaji Insentif PPnBM

Pemerintah akan mengkaji kembali pemberian insentif Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) berupa pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). Hal itu lantaran penjualan mobil anjlok.

img_title
VIVA.co.id
25 Juli 2024