Sidang Parlemen Inggris, antara Brexit dan Daftar Belanja yang Panjang

Pemerintah Inggris pimpinan Perdana Menteri Boris Johnson menyampaikan kebijakan "ambisius" terkait kejahatan, kesehatan, lingkungan dan Brexit lewat Pidato Ratu yang dipandang oleh partai-partai oposisi sebagai sebuah "manifesto pemilu".

Pidato yang disusun pemerintah dan kemudian disampaikan Ratu Elizabeth II pada acara Pembukaan Sidang Parlemen tersebut juga berisi berbagai rencana hukuman yang lebih keras bagi pelanggar hukum pidana dengan kekerasan dan sasaran resmi pemotongan polusi plastik.

Wartawan BBC, Laura Kuenssberg, mengatakannya sebagai sebuah "daftar belanja yang panjang".

Tetapi karena PM tidak memiliki kekuasaan mayoritas, sebagian besar rancangan undang undang (RUU) tersebut kemungkinan tidak akan menjadi produk hukum.

Editor politik BBC mengatakan Johnson sangat ingin memusatkan perhatian pada "masalah kebutuhan sehari-hari" seperti pendanaan sekolah dan layanan kesehatan (NHS), atau cara baru dalam merawat para manula.

Tetapi tidak terdapat jaminan bahwa program legislatif ini akan disetujui parlemen. Jika para anggota parlemen menolaknya, maka ini akan memicu kembali desakan dilakukannya pemilihan umum.

Partai Buruh menyatakan keseluruhan hal ini sebagai sebuah "rekayasa" politik.

Meskipun ketidakpastian Brexit terus berlanjut, pemerintah menyatakan tetap akan berpegang pada rencananya, dengan menyatakan maksud untuk menetapkan anggaran negara pada tanggal 6 November.

Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit terus berlanjut.

Inggris berusaha mencapai kesepakatan yang memungkinkannya keluar pada tanggal 31 Oktober.

Pemerintah menyatakan jika kesepakatan tercapai dengan Uni Eropa, maka Inggris akan memperkenalkan RUU kesepakatan mundur, dengan harapan dapat mendapatkan persetujuan Parlemen sebelum batas waktu tanggal 31 Oktober.

Perundingan intensif yang dilakukan pada akhir minggu gagal menghasilkan terobosan.

Para pejabat Uni Eropa secara terbuka membicarakan kemungkinan perpanjangan kembali dan PM Johnson mengatakan masih tersisa "banyak pekerjaan penting".

Ratu Elizabeth II didampingi Pangeran Charles yang bergelar Prince of Wales. - Getty Images

Pidato Ratu diwarnai dengan berbagai prosesi, mulai dari kedatangan Ratu dan anggota keluarga kerajaan lainnya di Istana Westminster dengan menggunakan iring-iringan kereta dan pembacaan pidato dari singgasananya di Majelis Tinggi.

Johnson yang mulai memerintah pada bulan Juli mengatakan pihaknya memusatkan perhatian untuk "mendapatkan keuntungan dari kesempatan yang diberikan Brexit".

Ke-22 RUU tersebut di antaranya adalah:

• Tujuh bagian peraturan terkait Brexit, termasuk langkah penciptaan kerangka aturan baru untuk perikanan, pertanian, perdagangan dan layanan keuangan, serta RUU untuk mengakhiri kebebasan bergerak dan menciptakan sistem imigrasi berdasarkan poin mulai dari tahun 2021.
• Tujuh RUU keadilan pidana, termasuk langkah untuk memastikan pelanggar hukum serius dihukum "lebih lama di penjara", hukuman lebih berat bagi pelanggar hukum warga asing yang berusaha kembali ke Inggris setelah dideportasi. Kekerasan rumah tangga juga akan dilanjutkan prosesnya dari masa persidangan sebelumnya.
• Rencana badan penyelidik NHS independen berkekuatan hukum - Health Service Safety Investigations Body (HSSIB) - untuk memeriksa "kejadian perawatan kesehatan serius" dan janji memperbarui Mental Health Act.
• RUU lingkungan yang "memasukkan prinsip hukum" dan menetapkan "sasaran perbaikan" yang mengikat secara hukum untuk mengurangi plastik, memotong polusi udara, mengembalikan keanekaragaman hayati dan memperbaiki kualitas air, di samping RUU terpisah tentang kesejahateraan binatang.
• Usulan reformasi hukum perceraian untuk mengurangi pengaruh keretakan keluarga pada anak, dan perubahan hukum kepegawaian.

Terdapat juga janji perbaikan perawatan sosial bagi warga dewasa di Inggris.

Kebijakan baru juga akan mengatur cara mengatasi kecurangan pemilu, termasuk mewajibkan warga untuk memperlihatkan dokumen identitas sebelum pemilihan umum dan pemilu lokal.

Perubahan sistem waralaba kereta di Inggris juga diusulkan untuk memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat.

`Manifesto pemilu`

Johnson mengatakan Pidato Ratu menunjukkan bahwa Brexit tidak membatasi ambisi pemerintah.

"Warga negara ini tidak hanya menginginkan kami menyelesaikan Brexit," katanya.

"Pidato Ratu yang optimistik dan ambisius menempatkan kita pada jalur yang memungkinkan hal ini semua dapat terjadi, dan bahkan lebih dari itu".

Mantan menteri kabinet Partai Konservatif, Dominic Grieve, yang sekarang mewakili kelompok independen setelah menolak Brexit, mengatakan dirinya baru akan menyatakan pandangan setelah membaca isi Pidato Ratu.

Pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn mengatakan kepada Sky News bahwa keseluruhan hal ini hanya membuang-buang waktu.

Dan pimpinan Scottish National Party, Joanna Cherry, mengatakan ini adalah "sebuah manifesto pemilu Partai Konservatif, yang sudah hampir pasti akan ditolak di Skotlandia."