Oposisi Australia Tolak Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Indonesia

Sejumlah politisi Partai Buruh Australia yang beroposisi menyatakan menolak perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia karena dianggap bertentangan dengan platform partai mereka di sektor ketenagakerjaan. Perjanjian itu kini menunggu proses ratifikasi di parlemen masing-masing negara.

Senator Kim Carr dari faksi kiri Partai Buruh menegaskan, perjanjian bernama IA-CEPA (Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) ini jelas-jelas tidak sejalan dengan platform partainya.

"Platform Partai Buruh sangat jelas dalam isu (ketenagakerjaan) ini," ujarnya seperti dikutip Guardian Australia pekan lalu.

Dia menyinggung mengenai deregulasi pasar tenaga kerja yang memicu kekhawatiran di kalangan pekerja dan masyarakat Australia pada umumnya.

Melalui IA-CEPA, seluruh produk ekspor Indonesia bisa masuk ke pasar Australia tanpa bea masuk, dan 99 persen produk ekspor Australia bisa masuk ke Indonesia tanpa bea masuk.

Selain itu, Australia menyediakan kuota sebanyak 4.100 working holiday visa (WHV) dengan kenaikan 5 persen per tahun sampai mencapai 5.000 orang per tahun.

Masuknya tenaga kerja asal Indonesia ini yang menjadi poin keberatan politisi oposisi serta kalangan Serikat Buruh di Australia.

Politisi Partai Buruh lainnya Josh Wilson juga menyoroti pemerintah yang menurutnya telah meremehkan para tenaga kerja lokal.

"Membuka pintu pasar tenaga kerja dan mengabaikan tes keterampilan mereka adalah tindakan berbahaya," kata Wilson mengenai akan mudahnya tenaga kerja Indonesia masuk ke Australia.

Anggota DPR dari oposisi Lisa Chesters sangat menyesalkan langkah Pemerintahan PM Scott Morrison yang memberi kompensasi di sektor ketenagakerjaan bagi Indonesia untuk melengkapi IA-CEPA.

"Hal yang paling mengganggu saya dan rakyat Australia saya kira, yaitu bahwa pemerintah bukannya membahas perjanjian perdagangan semata, malah membuat perjanjian sampingan untuk memasukkan pekerja yang akan bersaing langsung dengan pekerja Australia," tuturnya kepada Guardian.

Senator Kim Carr dari Partai Buruh yang beroposisi menyatakan FTA dengan Indonesia bertentangan dengan platform partainya terkait isu ketenagakerjaan.

ABC News: Tony King

Komite parlemen rekomendasikan ratifikasi

Sementara itu, komite bipartisia di Parlemen Australia (JSCOT) telah mengeluarkan rekomendasi untuk meratifikasi IA-CEPA sesegera mungkin dengan mempertimbangan "besarnya dukungan" bagi manfaat yang akan diperoleh Australia melalui perjanjian ini.

Atas rekomendasi komite yang beranggotakan semua fraksi ini, Menteri Perdagangan Simon Birmingham meminta oposisi untuk segera meratifikasi IA-CEPA bersamaan perjanjian dengan Hong Kong dan Peru.

"Jika Partai Buruh memang tulus mendukung sistem perdagangan berbasis aturan, ingin terlibat lebih dalam dengan Indonesia dan mendiversifikasi pasar ekspor, mereka harus mendukung UU untuk mengimplementasikan perjanjian ini," katanya.

Wakil ketua JSCOT dari Partai Buruh Peter Khalil mengatakan Australia perlu mengembangkan hubungan ekonomi dengan Indonesia.

"Dalam satu dekade, negara itu akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat dunia. Itu pasar sebesar 260 juta orang, namun hanya menyumbang 2 persen dari ekspor kita saat ini," katanya.

Menteri Birmingham menyebut petani biji-bijian, industri daging sapi, susu dan hortikultura akan mendapatkan manfaat besar dari IA-CEPA, dengan akses yang lebih baik ke pasar Indonesia.

Meski ada penolakan dari sejumlah politisinya, namun Partai Buruh diperkirakan akan menyetujui perjanjian ini dengan syarat adanya jaminan dalam isu masuknya tenaga kerja Indonesia ke Australia.

Sementara Partai Hijau yang juga beroposisi secara tegas menolak untuk meratifikasi perjanjian perdagangan dengan Indonesia dan Hong Kong.

"Dalam pandangan kami, dukungan atas perjanjian ini terbatas pada kepentingan sektor-sektor tertentu saja dalam perekonomian kita," kata dissenting report Partai Hijau dalam komite JSCOT.

Perjanjian-perjanjian ini, menurut Partai Hijau, tidak mencerminkan kekhawatiran utama masyarakat sipil, serikat buruh, dan kelompok-kelompok HAM terkait aspek penyelesaian sengketa pemerintah dengan investor asing, e-commerce, serta program visa pekerja asing.

Diperkirakan pada pekan ini pemerintah Australia akan mengajukan RUU untuk meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Indonesia, Hong Kong, dan Peru dalam satu paket UU.