PT SMI Perketat Syarat Pembiayaan Proyek Infrastruktur
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVA – PT Sarana Multi Infrastruktur atau SMI akan mulai mengetatkan syarat pembiayaan bagi proyek-proyek yang membutuhkannya. Saat ini, pembiayaan berupa komitmen yang telah dilakukan SMI sebesar Rp45,9 triliun dan total nilai proyek sebesar Rp247,2 triliun per September 2019.
"Kami hanya akan menyalurkan pembiayaan pada proyek jalan berbayar, yang kajiannya sudah matang," kata Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad, di kawasan Pulau Seribu, Jakarta Utara, Jumat 11 Oktober 2019.
Edwin menegaskan, cara ini dilakukan perseroan, guna menahan arus pembiayaan. Karena, SMI sudah cukup besar menyalurkan pembiayaan pada sejumlah proyek infrastruktur khususnya Tol Trans Sumatera dan Tol Trans Jawa.
"Karena di Sumatera saja itu kita masih butuh penambahan komitmen kepada PT Hutama Karya," kata Edwin.
Mengenai bagaimana syarat pembiayaan sebuah proyek akan diberikan oleh SMI ke depannya, Edwin mengaku bahwa hal itu akan dilakukan pada proyek-proyek yang berada di kota tertentu saja.
Terutama, apabila kajian proyek tersebut benar-benar sudah terbentuk matang, dan memiliki kejelasan dari aspek komersial seperti misalnya format jalan berbayar.
"Jadi, kalau di luar pulau itu hanya di kota-kota saja untuk commercialy feasible," kata Edwin.
"Kita lihat misalnya, seperti proyek infrastruktur dari sebagian jalan Tol Trans Jawa, itu sudah bisa dirasakan dan sudah mulai balikin duit," ujarnya.
Seperrti diketahui, sejumlah proyek yang telah didukung PT SMI dalam hal pembiayaannya antara lain adalah Jalan Tol Trans Sumatera (Medan-Binjai, Palembang-lndralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar), proyek telekomunikasi Palapa Ring Paket Tengah, dan proyek Sistem Penyediaan Air Minun (SPAM) Umbulan.
Kemudian, ada juga Jalan Tol Trans Jawa, yakni ruas Pejagan-Pemalang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Surabaya-Mojokerto, Jakarta-Cikampek ll, Cikopo-Palimanan. (asp)
Terlambat Lahir, Jokowi Yakin INA Kejar Ketertinggalan Indonesia
Jokowi berharap INA memiliki posisi strategis dalam percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.
