Jonan Minta Direksi PLN Tuntaskan Sambungan Listrik untuk Warga Miskin
- ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
VIVA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Ignasius Jonan meminta PT PLN untuk menuntaskan pemasangan sambungan listrik bagi warga yang tidak mampu.
Jonan menuturkan, masih ada 125 ribu rumah tangga tidak mampu yang belum mendapatkan akses listrik dari sebelumnya 700 ribu rumah tangga.
Pesan ini disampaikan Jonan, jelang habisnya periode pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober mendatang. Belum bisa dipastikan, apakah Jonan tetap akan dipertahankan oleh Jokowi sebagai Menteri ESDM.
"Saya kira, menyelesaikan kekurangannya itu mudah sekali. Direksi PLN kalau kurang, sisanya harus diselesaikan," tegas Jonan di acara Hari Listrik Nasional ke-74 di Jakarta Convention Center, Rabu 9 Oktober 2019.
Dia menuturkan, sudah banyak menggalang dana melalui berbagai stakeholder untuk berpartisipasi membantu menuntaskan pemasangan sambungan listrik itu.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, menurutnya, juga sudah mengumpulkan dana dari BUMN untuk 100 ribu sambungan.
Selain itu, dia mengatakan, pegawai PLN juga menyumbang hampir 3.000 sambungan. Sedangkan stakeholder di sektor ESDM, baik Migas maupun Minerba dari hulu sampai hilir juga sudah menyumbang hingga 325 ribu sambungan listrik.
"Total sudah 575 ribu sampai sekarang kurang 125 ribu. Jadi berpartisipasi, membantu saudara-saudara kita yang tidak mampu, selama listrik menyala itu pahala jalan terus," kata dia.
Sementara itu, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI), Supangkat Iwan Santoso mengakui, ada banyak warga yang tidak mampu memasang sambungan listrik. Walaupun harga pemasangannya hanya Rp500 sampai Rp700 ribu.
"Membantu memasang meter listrik, kira-kira Rp500-700 ribu ini mereka tidak mampu," katanya. (asp)
Capai Target Swasembada Energi, Pemerintah Dorong Kolaborasi Swasta Kembangkan Listrik Bersih di Pedesaan
Untuk mencapai target transisi energi tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae
