Lima Tahun Jokowi-JK, Angka Kemiskinan RI Turun Hingga 9,41 Persen
- VIVAnews/Reza Fajri
VIVA – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K melaporkan capaian kerjanya selama lima tahun terakhir kepada Wakil Presiden, Jusuf Kalla, di Istana Wapres, Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu 9 Oktober 2019.
TNP2K sebelumnya bekerja sebagai 'dapur' dukungan kebijakan penanggulangan kemiskinan bagi kementerian dan lembaga. Selama pemerintahan Joko Widodo-JK, dukungan yang diberikan TNP2K diklaim berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan.
Dalam kurun waktu 2015 sampai 2018, disebut terjadi penurunan tingkat kemiskinan secara bertahap. Yakni dari 11,22 persen pada 2015, menjadi 10,86 persen pada 2016. Kemudian 10,64 persen pada 2017, mencapai sebesar 9,82 persen pada 2018, dan turun lagi menjadi 9,41 persen pada 2019.
"Namun demikian, Indonesia masih tetap dihadapkan pada tantangan yang semakin berat, mengingat jumlah penduduk miskin masih dalam jumlah yang besar mencapai 25 juta orang," kata Sekretaris Eksekutif TNP2K, Bambang Widianto dalam paparannya.
TNP2K memaparkan beberapa dukungannya bagi kebijakan utama pemerintahan Jokowi-JK selama ini, yakni antara lain: peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada 2014, mengalihkan subsidi BBM dengan memperluas perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Kemudian, transformasi Program Raskin menggunakan mekanisme penyaluran bantuan secara non-tunai.
Selanjutnya, peluncuran kebijakan percepatan pencegahan stunting yang menjadi prioritas kebijakan nasional, dan reformasi kebijakan subsidi listrik untuk meningkatkan ketepatan sasaran, serta penghematan APBN sebanyak lebih dari Rp21 triliun.
Bambang menyebut, tantangan berikutnya adalah masih lebarnya ketimpangan. Walaupun GINI rasio terus mengalami penurunan, namun menurutnya, masih terdapat kenyataan adanya konsentrasi aset nasional pada sebagian kecil kelompok terkaya.
"Dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk, diperlukan akselerasi penurunan ketimpangan ini," ungkap dia.
Sementara itu, Wapres JK mengakui, penanggulangan kemiskinan bukan pekerjaan yang mudah. Salah satu upaya mengatasi kemiskinan, menurutnya, adalah dengan mengurangi pengeluaran-pengeluaran warganya.
"Program kesehatan yang gratis itu, artinya mengurangi pengeluaran supaya dia bisa hidup sehat. Memberikan subsidi beras itu, berarti mengurangi pengeluarannya. Sehingga, dia dapat mempunyai tingkat konsumsi lebih besar," kata JK.
Selain mengurangi pengeluaran, menurutnya, cara lain adalah dengan meningkatkan pendapatan warga. Seperti salah satunya dengan menaikkan upah minimum regional atau UMR.
"Juga dengan menaikkan upah, UMR (upah minimum regional), itu berarti meningkatkan pendapatan para buruh. Dengan memberikan subsidi dalam bentuk lain, berarti meningkatkan pendapatannya. Nah, dua hal ini saya rasa sederhana, sebenarnya berjalan," ucap JK. (asp)
