Visa Pejabatnya Dibatasi, China Tuding AS Mau Intervensi Isu Xinjiang

Sehari sebelumnya, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa pihaknya memasukkan 28 organisasi pemerintah dan perusahaan komersial Cina ke dalam daftar hitam dengan alasan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah Xinjiang.

Pemerintah AS membantah bahwa keputusan daftar hitam itu terkait dengan sengketa dagang AS-Cina, yang akan dirundingkan minggu ini. Banyak pihak berharap, perang dagang yang sudah berjalan lama itu bisa segera diselesaikan.

Para pengamat menilai, dengan kebijakan daftar hitam dan pembatasan visa bagi para pejabat Cina, makin kecil kemungkinan sengketa dagang AS-Cina bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

hp/vlz (rtr, afp, ap)