Visa Pejabatnya Dibatasi, China Tuding AS Mau Intervensi Isu Xinjiang

Menteri Luar Negeri Mike Pompeo hari Selasa (8/10) mengumumkan pembatasan visa bagi pejabat Cina, melengkapi sanksi AS terhadap 28 organisasi dan perusahaan Cina yang masuk daftar hitam. Namun Departemen Luar Negeri tidak menyebutkan nama para pejabat yang dikenakan pembatasan visa.

Menurut pemerintah AS, kebijakan itu diambil karena berbagai pelanggaran HAM terhadap etnis Uighur di provinsi Xinjiang. Seorang pejabat AS sebelumnya mengungkapkan, pemerintahan Trump mempertimbangkan larangan kunjungan ke AS terhadap pejabat Partai Komunis di Xinjiang, Chen Quanguo, yang juga anggota politbiro yang disegani.

Kedutaan Cina segera menanggapi kebijakan baru itu lewat Twitter dan menyebutnya "pelangggaran serius terhadap norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional".

Soal HAM hanya jadi alasan?

Cina menuduh pemerintahan Donald Trump menggunakan isu hak asasi manusia hanya sebagai "alasan yang dibuat-buat untuk campur tangan" dalam urusan internal Beijing.

"Di Xinjiang tidak ada apa yang disebut sebagai masalah hak asasi manusia yang diklaim oleh AS," kata Kedutaan Cina di AS dan menambahkan bahwa "langkah-langkah anti-terorisme dan deradikalisasi di Xinjiang bertujuan untuk memberantas lahan subur ekstremisme dan terorisme."

"Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya sekaligus dan menghentikan campur tangannya dalam urusan dalam negeri Cina," demikian pernyataan Kedutaan Besar Cina di Washington.