Pancasilanomics Diharap Mampu Jadi Dasar Perekonomian Nasional
- VIVA/Mohammad Yudha Prasetya
VIVA – Di tengah tren perlambatan perekonomian global dan berbagai tantangan lainnya yang dihadapi Indonesia saat ini, ekonom Arif Budimanta menegaskan, perlunya menyatukan dasar negara Pancasila dan perekonomian, guna menjadi suatu kolaborasi pemikiran yang 'Pancasilanomics'.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) itu menjelaskan, konsep yang sebenarnya juga sudah diusung dalam visi dan misi pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin itulah yang menjadi latar belakang peluncuran buku, dengan judul "Pancasilanomics: Jalan Keadilan dan Kemakmuran", guna menjadi batu pijakannya.
"Ini adalah satu sistem antara negara dan warga negara, untuk memajukan kemanusian dan peradaban, demi memperkuat perekonomian nasional melalui proses usaha bersama atau gotong royong," kata Arif di Gedung BEI, Jakarta, Senin 7 Oktober 2019.
Pancasila, nantinya harus menjadi ruh dari jalannya sistem perekonomian nasional dalam konsep Pancasilanomics tersebut. Hal itu ditegaskan Arif, sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Pancasila itu tidak anti terhadap pasar.
Arif menjelaskan, dalam Pancasilanomics, nantinya pasar akan tetap dianggap sebagai relasi kekuasaan dan modal, dengan tujuan untuk melindungi para pelaku pasar baik produsen, distributor, bahkan hingga tataran konsumen.
"Dan, kehadiran kita hari ini di Bursa Efek Indonesia, untuk menunjukkan bahwa ekonomi Pancasila itu tidak anti pasar," ujar Arif.
Selain itu, Arif juga menekankan bahwa Pancasilanomics ini juga bertujuan menciptakan keseimbangan dan integrasi sosial, dan bukan hanya soal keseimbangan pasar.
Nantinya, negara akan hadir guna mendukung dan menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan, karena konsep Pancasilanomics ini juga bertujuan untuk menguatkan posisi usaha yang wajar dalam kehidupan perekonomian dan sosial.
"Nanti, sistem ini menggunakan SDA (Sumber Daya Alam) dan energi sebagai basis kemakmuran dan kemajuan bangsa, serta menciptakan hak warga negara untuk pekerjaan dan kehidupan yang layak," ujarnya.
BRIN Diperlukan untuk Bantu Riset dan Data Terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam pengambilan kebijakan strategis di Kementerian Ekonomi Kreatif. Men
