Usai Disentil Jokowi, Begini Cara PM Belanda Bantu Sawit Indonesia
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Masalah kelapa sawit Indonesia yang masih mendapatkan kampanye hitam di Uni Eropa, sempat menjadi perhatian Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateralnya dengan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte di Istana Bogor, Senin 7 Oktober 2019.
Jokowi berharap, hubungan perdagangan dilakukan secara terbuka dan adil. Atensi khusus mengenai itu, kata Kepala Negara, adalah persoalan kelapa sawit Tanah Air di Eropa.
Menyikapi itu, PM Rutte mengatakan, memang pembahasan termasuk soal kelapa sawit. Namun, ia tidak menjelaskan, seperti apa langkah pasarnya. Namun, persoalan sawit, dibawa ke hulu dengan memberdayakan petani sawit. Belanda siap membantu.
"Kami berupaya untuk mengubah situasi kompleks ini menjadi peluang. Seperti yang tadi MoU (Memorandum of Understanding) baru saja ditandatangani. Dan, MoU tersebut akan fokus pada pengembangan kapasitas petani skala kecil," kata Rutte, di Istana Bogor, Senin 7 Oktober 2019.
Namun, hubungan kedua negara, Indonesia dengan Belanda, cukup baik. Menurut Rutte, Indonesia dan Belanda memiliki hubungan sejarah yang sangat kuat. Dalam catatan sejarah Tanah Air, Belanda termasuk yang paling lama menjajah Indonesia, 350 tahun.
Rutte mengatakan, tidak sedikit warga negara Belanda yang memiliki sejarah kuat di Indonesia. Maka, hubungan kedua negara bukan saja hubungan politik hingga perdagangan.
"Banyak warga negara Belanda yang lahir di Indonesia atau punya keturunan secara langsung maupun secara sejarah. Dan, saya bangga mengatakan, juga termasuk dalam kelompok tersebut," katanya.
Berdasarkan data Uni Eropa, nilai impor UE pada 2018, untuk komoditas minyak sawit dari Indonesia, turun 22 persen dibandingkan 2017. Meskipun harga minyak sawit mengalami penurunan dibandingkan 2018, nilai ekspor minyak sawit dan biodiesel Indonesia ke Uni Eropa hanya turun dua persen dibandingkan 2017.
Dalam lima bulan pertama 2019, volume impor CPO Indonesia meningkat sebesar 0,7 persen. Untuk nilai impor dalam lima tahun terakhir pada rata-rata 3,5 juta ton atau senilai 2,2 miliar euro per tahun. (asp)
Pengamat Heran Kasus Minyak Goreng Diungkit Lagi Sama Jaksa
Kejagung dipertanyakan lantaran memeriksa Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak goreng.
