Pejabat BUMN Banyak Dicokok KPK, Menteri Rini: Itu Urusan Perorangan

Kamis, 3 Oktober 2019 - 17:12 WIB

Oleh :

Dusep Malik,

Menteri Rini Soemarno saat tinjau workshop PT INKA di Banyuwangi

Sumber :

Rilis Kementerian BUMN

VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, menanggapi banyaknya pejabat atau petinggi BUMN yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menegaskan bahwa itu bukan persoalan di BUMN-nya melainkan perorangan.

Baca Juga :

Sah! Simon Aloysius Mantiri Jadi Dirut Pertamina Gantikan Nicke Widyawati

Rini mengklaim selalu menjunjung tinggi proses hukum. Soal urusan korupsi itu, Rini meminta untuk melihat kasus itu secara perorangan.

"Harap dilihat adalah itu urusan perorangan. Dari awal kita di BUMN, saya mengeluarkan keputusan menteri bagaimana kita harus bekerja dengan transparan dengan benar, itu semua kita lakukan," ucap Rini ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 3 Oktober 2019.

Soal pengawasan, Rini mengklaim pihaknya selalu bekerja sama dengan KPK. Kerja sama yang dilakukan, imbuhnya, adalah membuat program-program supaya BUMN ini memiliki rambu-rambu yang jelas.

"(Tindakan tegasnya) loh kan langsung, langsung diberhentiin," ucap Rini.

Soal evaluasi agar tidak terulang, Rini menegaskan lagi bahwa itu adalah persoalan perorangan. Sebab, kata dia, tidak ada orang yang mengetahui persis isi hati seseorang.

"Masalahnya kita bicara itu adalah perorangan, Anda bisa tahu enggak hati orang? Kita menganalisa seoptimal mungkin, kita melihat kemampuannya, kita melihat jejaknya yang kita anggap bagus. Tapi kita tidak tahu hati seseorang, kita tidak tahu godaan apa yang membuat mereka akhirnya lupa," bebernya.

Ini lah, menurutnya, yang terus dia ingatkan setiap bertemu dengan petinggi perusahaan pelat merah. Kata Rini, pihaknya juga memiliki program, sistem, dan internal audit untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Dewan komisarisnya juga mempunyai fungsinya, jejakannya itu ada dewan komisaris, direksi, itu semua ada internal auditnya, kita bekerja sama dengan KPK juga," tuturnya.