Darmin Beberkan Susahnya RI Bangun Infrastruktur Sejak Krisis 1998
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui, dalam hal pembangunan infrastruktur, saat ini Indonesia masih tertinggal cukup jauh dibandingkan negara-negara lain.
Gejala itu dipahami Darmin sudah dimulai sejak krisis ekonomi 1998 silam, di mana pola pembiayaan dalam hal infrastruktur menjadi sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga menurunkan minat investor.
"Karena setelah krisis 1998, kita itu kesulitan dalam hal pembiayaan infrastruktur yang mahal, dan butuh waktu lama baru selesai," kata Darmin di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu 2 Oktober 2019.
Darmin menegaskan, gelombang hebat krisis ekonomi pada tahun 1998 kala itu memang menjadi cobaan yang sangat berat bagi pemerintah, terutama untuk menjalankan program-program pembangunan di sektor infrastruktur.
Hal itulah yang diakui Darmin menjadi motivasi terbesar pemerintahan Jokowi saat ini, dan periode selanjutnya nanti agar ketertinggalan pembangunan infrastruktur selama dua dasawarsa terakhir dikejar, dan digalakkan kembali.
"Sehingga pemerintahan Pak Jokowi-JK mengambil posisi untuk menempatkan (program-program) infrastruktur ini sebagai prioritas," kata Darmin.
Upaya dan kerja keras pemerintah guna menggenjot pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir ini, diakui Darmin, telah menempuh berbagai cara agar bisa direalisasikan oleh pemerintah.
Dia pun mencontohkan salah satu program yang diusung untuk menopang pembiayaan infrastruktur, misalnya melalui kebijakan menaikkan harga BBM pada tahun 2014 silam.
Saat itu, lanjut Darmin, margin yang diperoleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM tersebut sebagiannya dialokasikan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Selain itu juga untuk alokasi sektor lain, seperti sektor pendidikan dan bantuan sosial bagi masyarakat.
"Karena pada saat KPPIPÂ (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) dibentuk, aspek pembiayaan infrastruktur itu dirumuskan agar bagaimana jangan sampai terlalu membebani APBN," ujarnya.
