Faisal Basri Bocorkan Modus Korupsi Lewat Bank BUMN
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Faisal Basri, membocorkan modus korupsi lewat Bank Badan Usaha Milik Negar atau BUMN.
Dalam paparannya dengan topik ekonomi politik korupsi, Faisal mengatakan, ada modus korupsi yang selama ini dia amati di Bank BUMN.
"Ini modus korupsi lewat bank BUMN. (Tapi) maaf, saya enggak bisa sebut banknya," kata Faisal menyampaikan paparannya di kantor INDEF di ITS tower Pasar Minggu, Jakarta, Senin 30 September 2019.
Dia menjelaskan, bank BUMN terus memberikan utang kepada proyek yang gagal. Proyek gagal ini lanjut dia, bisa terus membayar cicilan dan bunga meskipun proyeknya tidak menghasilkan.
"Nah, yang bayar cicilan bunganya adalah holding-nya di Singapura atau di luar negeri. Bayarnya lancar kan, statusnya di mata bank itu kreditnya lancar, padahal enggak lancar," kata dia.
Dia juga mempertanyakan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena utang tersebut diperlakukan sebagai utang lancar, lalu di-top up lagi. Jika proyek tersebut mangkrak atau tidak menghasilkan, menurut Faisal hal itu sangat berbahaya.
"Ini kisah nyata ya, bayarnya lancar, jadi uang dari luar negeri masuk ke bank, uang dari luar negerinya barangkali dari Indonesia hasil korupsi dibawa ke luar negeri, kemudian dicuci dalam bentuk bayar cicilan, dan bunga ke Indonesia lewat proyek yang gagal itu," katanya.
Selain itu, lanjut Faisal, modus lainnya adalah ketika utang proyek A macet, lalu mengajukan proyek B untuk membiayai proyek A. Makanya, lanjut dia, yang memperoleh pinjaman dari bank itu adalah orang itu-itu saja. Sebab, kata Faisal, orang tersebut adalah orang yang memiliki kekuasaan atau di lingkaran kekuasaan.
"Saya pengin menyebutkan, ada pejabat yang sedang menjabat, ada mantan ketum partai, ada mantan pimpinan tinggi negara, jadi dont push me menyebut nama, karena ini janji saya," ucap dia. (asp)
Kemenkeu Tegaskan Utang BUMN Karya Tidak Dibayar APBN
Kemenkeu memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan digunakan untuk membantu membayar utang BUMN Karya.
