Jokowi Harap Kerja Sama RI-China Bisa Kurangi Defisit Perdagangan
- VIVAnews/Agus Rahmat
VIVA – Presiden Joko Widodo berharap, agar hubungan di bidang perdagangan dengan Republik Rakyat China, bisa ditingkatkan. Itu yang diharapkan, saat menerima courtesy call dari Penasehat Hubungan Luar Negeri China, Song Tao di ruang kerjanya, Istana Bogor, Jumat 20 September 2019.
Usai pertemuan, Wakil Menteri Luar Negeri, Abdurrahman Mohammad Fachir menjelaskan, Song Tao sepakat bahwa ke depan China dengan Indonesia, akan meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan.
"Upaya-upaya harus dilakukan, agar kondisi ekonomi dunia mestinya menjadi tantangan bersama sehingga harus dilakukan upaya bersama agar dampak negatifnya tidak berpengaruh ke kedua negara," jelas Fachir, di Istana Bogor, Jumat 20 September 2019.
Dengan situasi global yang tidak menentu, Presiden Jokowi berharap, agar China lebih banyak menggunakan produk-produk dari Indonesia. Terutama, produk-produk dari sawit atau crude palm oil (CPO) yang berasal dari Indonesia.
"Presiden berharap, impor Tiongkok CPO ditingkatkan dan juga berbagai komoditas lain seperti buah-buahan dan aquatic," kata Fachir.
Membuka pangsa pasar baru, juga menjadi perhatian dari pemerintahan Presiden Jokowi, seperti di Afrika dan beberapa negara di Timur Tengah hingga Amerika. Maka diharapkan, China bisa turut serta dalam investasi tersebut.
Secara khusus, Presiden Jokowi berharap, agar kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) yang dikembangkan saat ini, bisa memberi dampak bagi visi Indonesia sebagai negara maritim.
Peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara ini, diharapkan bisa berjalan dengan baik. Apalagi untuk Indonesia, yang masih defisit neraca transaksi berjalan. Maka kehadiran China, diharapkan bisa membantu.
"Secara khusus, Presiden berharap, mudah-mudahan kerja sama bidang perdagangan ini bisa mengurangi dampak dari defisit Indonesia dengan Tiongkok," ujarnya. (asp)
Pengamat Heran Kasus Minyak Goreng Diungkit Lagi Sama Jaksa
Kejagung dipertanyakan lantaran memeriksa Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto terkait kasus dugaan pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak goreng.
