DPD Rekomendasi 15 Nama Calon Anggota BPK
VIVA – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah RI merekomendasikan 15 nama calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nama-nama itu, nantinya segera diserahkan kepada pimpinan DPR RI.
Ke-15 nama calon anggota BPK yang direkomendasikan adalah Ahmad Muqowam, Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasih, Shohibul Imam, Sahala Benny Pasaribu, Muhammad Syarkawi Rauf, Muhammad Yusuf Ateh, Chandra Wijaya, Eddy Suratman, Tjatur Sapto Edy, Daniel Lumbang Tobing, Wilgo Zainar, Kukuh Prionggo, Ahmadi Noor Supit, Hendra Susanto.
“Nama-nama yang kami rekomendasikan tersebut, dibuat berdasarkan peringkat nilai tertinggi, setelah melewati penilaian dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Siska Marleni, seperti dikutip dari keterangannya, Kamis 19 September 2019.
Menurut Siska, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) tersebut hanya dihadiri 54 calon anggota BPK. Ada delapan calon yang tidak menghadiri undang fit and proper.
"Jadi, yang diserahkan itu 15 calon peringkat besar dari 54 orang yang hadir," ungkapnya.
Banyak hal yang menjadi penilaian dalam proses seleksi yang dilakukan DPD. Selain tingkat pendidikan, juga pemahaman para calon anggota di bidang keuangan dan juga non keuangan, dengan skor 3-9.
“Jadi, hasilnya dikomulatifkan, maka diperoleh nama-nama 15 orang tersebut, dari 54 nama yang kami seleksi selama dua hari berturu-turut,” paparnya.
Tahap selanjutnnya, menurut Siska, sepenuhnya diserahkan kepada DPR RI. “Kami menjalankan yang diperintahkan UU. Kami lakukan sesuai porsi kami, selanjutnya adalah kewenangan DPR. Tetapi, kami optimistis bahwa nama-nama yang kami rekomendasikan bakal terpilih, karena kami melakukannya tidak main-main,” katanya.
Sementara itu, sidang paripurna DPD RI dipimpin Nono Sampono dan didamping Wakil Ketua DPD lainnya, Ahmad Muqowam, Darmayanti Lubis dan Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO).
Pemprov DKI Bantah Tudingan Pemborosan Pengadaan Lahan Makam COVID-19
Pemprov DKI melakukan proses pembayaran berdasarkan hasil appraisal Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP).
