Komisi VII DPR Gelar Rapat Tertutup soal Tumpahan Minyak Pertamina
- Istimewa
VIVA – Komisi VII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat secara tertutup dengan PT Pertamina, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta SKK Migas di ruang rapat Komisi VII, DPR, Senayan, Jakarta.
Rapat tersebut membahas tumpahan minyak sumur YYA-1 Pertamina yang terjadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
Hadir di antaranya, Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto; Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto; dan Direktur Hulu PT Pertamina, Dharmawan Samsu.
Selain itu, juga hadir Direktur Jenderal Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Karliansyah; Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridhosani; dan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu itu dimulai pukul 15.50 WIB. Setidaknya, ada 12 Anggota yang hadir dari tujuh fraksi.
Gus Irawan menuturkan, pihaknya telah menggelar rapat, setelah meninjau lapangan beberapa waktu lalu. Rapat kali ini, merupakan tindak lanjut pembahasan hal teknis yang dilakukan secara mendalam.
"Ada hal-hal sensitif (soal) investigasi, maka kami usulkan rapat hari kita lakukan secara tertutup," kata Gus Irawan membuka rapat, Rabu 11 September 2019.
Dalam rapat tersebut juga dibahas soal dampak pencemaran lingkungan pascatragedi tumpahan minyak sumur YYA-1 itu. Para awak media hanya dipersilahkan untuk wawancara setelah rapat berlangsung.
Terakhir, dalam penanganan masalah tumpahan minyak dan gas di area Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java atau PHE ONWJ, PT Pertamina diketahui menggandeng perusahaan asal Amerika Serikat, yakni Boots & Coots.
Direktur Hulu Pertamina, Dharmawan H. Samsu menjelaskan, perusahaan itu berpengalaman menangani masalah serupa berskala lebih besar. Sebagaimana yang terjadi di Gulf of Mexico.
